Salin Artikel

Jokowi Resmikan Pesemaian Rumpin di Bogor, Targetkan 30 Lokasi Baru

Dalam kesempatan itu Presiden juga meluncurkan Program Rehabilitasi Mangrove dan World Mangrove Center.

"Pada pagi hari ini saya resmikan pesemaian rumpin di Kapupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan saya luncurkan program rehabilitasi Mangrove dan World Mangrive Center di Kalimantan Timur," ujar Jokowi.

Dia melanjutkan, pemerintah ingin meneguhkan komitmen dalam menyikapi perubahan iklim dan perbaikan lingkungan.

Komitmen itu menurutnya harus diwujudkan dalam aksi-aksi konkret dan bisa dilihat.

"Oleh sebab itu tiga tahun yang lalu saya perintahkan untuk membangun nursery, pusat pesemaian sebanyak-banyaknya," kata Jokowi.

"Dan target kita dalam tiga tahun ke depan ada kurang lebih 30 pusat pesemaian atau nursery seperti yang kita lihat di Rumpin ini, dengan produksi setahun 10-12 juta," lanjutnya.

Artinya jika pemerintah memiliki 30 pusat pesemaian dalam setahun dapat menghasilkan kira-kira 360 juta bibit tanaman.

Selanjutnya, bibit-bibit yang ada akan disalurkan untuk ditanam di daerah lahan kritis, daerah rawan bencana longsor maupun di daerah aliran sungai (DAS) yang ada di berbagai daerah.

Dalam kesempatan itu, Jokowi pun menyinggung soal rehabilitasi mangrove.

"Sudah saya perintahkan agar sampai di akhir 2024 paling tidak 600.000 hektare lahan mangrove harus sudah terehabilitasi," tegasnya.

"Seperti yang juga sudah kita kerjakan untuk lahan gambut ada di provinsi Riau, ada di Provinsi Sumatera Utara ada di Provinsi Kalimantan Utara ada di Provinsi Kalimantan Timur dan juga di Provinsi Bali," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/10/12092651/jokowi-resmikan-pesemaian-rumpin-di-bogor-targetkan-30-lokasi-baru

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke