Salin Artikel

Koalisi Indonesia Bersatu, "Sekoci" Jokowi Usung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024?

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mulai menabuh genderang kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Koalisi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dideklarasikan pada 12 Mei ini menandatangani nota kesepahaman pembentukan koalisi pada Sabtu (4/6/2022).

KIB berkomitmen untuk bekerja sama di pilpres mendatang. Namun, koalisi itu mengaku terbuka jika partai lain hendak bergabung.

Hingga kini, KIB juga belum mengumumkan nama calon presiden (capres) yang akan mereka usung. KIB mengaku terbuka pada semua nama, bahkan di luar kader Golkar, PAN, maupun PPP.

“Koalisi Indonesia Bersatu tidak alergi (usung capres) dari luar koalisi sepanjang memenuhi hal-hal yang kita sepakati secara bulat,” kata Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dalam acara Silaturahmi Nasional KIB di Senayan, Jakarta, Sabtu.

Nama Ganjar Pranowo sempat disinggung oleh KIB. Sebagaimana diketahui, Ganjar digadang-gadang sebagai sosok potensial capres 2024 karena elektabilitasnya yang tinggi.

Namun, rivalitas internal PDI-P antara Ganjar dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani disebut-sebut bakal menghalangi jalan Gubernur Jawa Tengah itu.

Tak heran, kehadiran Koalisi Indonesia Bersatu dianggap sebagai kendaraan yang disiapkan untuk mengantarkan Ganjar menuju panggung Pilpres 2024.

Lebih jauh, muncul dugaan KIB dibentuk untuk mewadahi keinginan Presiden Joko Widodo yang menginginkan Ganjar maju di pilpres mendatang.

Apalagi, dalam acara Silaturahmi Nasional KIB, hadir Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi.

Budi nampak solid duduk bersama para petinggi Partai Golkar, PAN, dan PPP. Dia bahkan sempat ikut bergandengan tangan dengan para elite partai saat mereka menyatakan pembentukan kerja sama ketiga partai.

Manuver ini pun dinilai sebagai restu Jokowi atas pembentukan KIB, lebih lanjut pada pencalonan Ganjar Pranowo.

Singgung Ganjar

Akhir Mei lalu, PAN sempat memberi isyarat bahwa Koalisi Indonesia Bersatu terbuka untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres.

Namun demikian, Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, koalisinya masih menunggu langkah PDI-P, partai yang kini menaungi Ganjar.

“Kalau Ganjar dia emang kuat, hasil survei bilang begitu. Tapi PDI-P kan belum gabung. Jadi kita tidak bisa sebut dia capres takutnya PDIP-nya yang nggak mau,” kata Saleh dikutip dari Kompas TV, Selasa (24/5/2022).

“Tapi kalau Pak Ganjar mau jadikan kami motor, ya silakan kami terbuka untuk diskusi,” ujarnya.

Sinyal dukungan untuk Ganjar kembali disampaikan oleh PAN dalam acara Silaturahmi Nasional KIB pada Sabtu kemarin.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, KIB terbuka mengenai nama-nama calon presiden yang akan mereka usung pada Pilpres 2024, tak terkecuali Ganjar.

"Ada yang tanya kalau dari luar (KIB), jangan-jangan ini koalisi untuk pak Ganjar Pranowo (Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah), oh bisa juga," kata Zulhas, begitu sapaan akrab Zulkifli.

Selain Ganjar, kata Zulhas, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sangat mungkin diusung Koalisi Indonesia Bersatu sebagai capres. Berbagai peluang terbuka lebar lantaran sejauh ini KIB belum mendiskusikan soal nama calon presiden.

"Ada lagi yang tanya jangan-jangan ini koalisi untuk Pak Anies? Bisa juga. Kok semua bisa? Karena kami memang belum membicarakan soal capres dan cawapres," ujar Zulkifli.

Kendati demikian, Zulkifli menyebut, KIB juga mempertimbangkan nama-nama di internal partai koalisi seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Restu Istana

Belum lama ini, Jokowi disebut-sebut memberikan sinyal dukungan untuk Ganjar maju di Pilpres 2024.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Projo di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (21/5/2022), Jokowi meminta relawannya tak terburu-buru perihal pencapresan 2024, kendati sosok yang didukung mungkin hadir di tengah-tengah mereka.

Sebagian pihak mengaitkan pernyataan Jokowi dengan Ganjar yang kala itu memang hadir di Rakernas.

Kehadiran Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi dalam acara Silaturahmi Nasional seakan menguatkan dugaan bahwa Jokowi memberikan restu atas pembentukan KIB, sekaligus pencalonan Ganjar melalui koalisi tersebut.

"Apa pun tudingannya, KIB sudah menjelma poros politik yang siap usung capres sendiri nantinya," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, kepada Kompas.com pada Minggu (5/6/2022).

Selain Budi Arie Setiadi, dalam acara Silaturahmi Nasional KIB hadir pula Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan.

Kehadiran Luhut dinilai menguatkan sinyal dukungan Istana terhadap koalisi partai Golkar, PAN, dan PPP itu.

"Terkait (kedatangan) Budi, itu makin menguatkan tudingan 'sinyal' Istana dalam KIB. Karena, Budi hanya sebatas ketua relawan, bukan ketua umum partai politik," kata Adi.

"Apa pun judulnya, LBP dan Budi orangnya Jokowi," tuturnya.

Sekoci Jokowi

Sementara, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, KIB dibentuk untuk mewadahi agenda politik Jokowi yang ingin mendorong Ganjar maju di Pilpres 2024.

Sebab, hingga kini PDI-P belum memastikan apakah bakal mengusung Ganjar, atau putri mahkota partai, Puan Maharani.

"Kehadiran KIB ini seolah merupakan 'boneka politik istana' sekaligus 'sekoci' untuk mengakomodir agenda kepentingan politik Presiden Jokowi, utamanya jika PDI-P menolak mengusung Ganjar dalam Pilpres 2024," kata Umam kepada Kompas.com, Senin (6/5/2022).

Jika benar demikian, kata Umam, ada benturan kepentingan yang serius antara PDI-P di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi bersama partai-partai anggota KIB.

Dugaan itu diperkuat dengan kehadiran pimpinan Relawan Pro-Jokowi (Projo) dan Luhut Binsar Panjaitan dalam acara KIB yang notabene merupakan perpanjangan tangan Jokowi.

"Dengan kata lain, KIB merupakan 'kendaraan perang' Presiden Jokowi untuk berhadapan dengan arus kekuatan politik PDIP, jika suatu saat tidak mencalonkan Ganjar di Pilpres 2024 mendatang," kata Umam.

Menurut Umam, hadirnya Koalisi Indonesia Bersatu menegaskan terjadinya perpecahan di internal koalisi pemerintahan Jokowi.

Di satu sisi, Jokowi tampak berkeinginan untuk mendorong Ganjar dalam pilpres mendatang. Di sisi lain, ada arus politik kuat di internal elite dan kader PDI-P di Jawa Tengah yang menolak pencapresan Ganjar.

Penolakan ini salah satunya ditunjukkan oleh loyalis Puan Maharani seperti Bambang Wuryanto dan Trimedya Panjaitan yang terang-terangan mengritik ambisi Ganjar sebagai capres.

Oleh karenanya, Umam menilai, bukan tidak mungkin Jokowi berpisah dengan PDI-P di Pilpres mendatang.

" Dalam konteks ini, PDIP harus mengantisipasi manuver partai-partai politik 'kawan sejalan yang berpotensi menikung di persimpangan' menuju 2024 mendatang," kata dosen Universitas Paramadina itu.

Dibantah

Kendati demikian, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi sempat membantah bahwa Koalisi Indonesia Bersatu dibentuk untuk menjadi kendaraan penyelamaat bagi Ganjar.

Dia mengatakan, hingga kini KIB belum menyatakan capres yang akan mereka usung di Pilpres 2024.

“Kalau kami di koalisi itu belum ada siapa yang akan diusung, apalagi berpikir menjadi sekoci,” kata Baidowi dalam acara diskusi, Sabtu (4/6/2022).

Baidowi menegaskan pihaknya pun menghormati Partai Golkar yang ingin mengusung ketua umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai capres.

“PAN juga punya usulan, nanti kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya,” kata dia.

Menurut Baidowi, penentuan capres dan calon wakil presiden KIB masih jauh dari pembahasan.

“Jadi masih cukup jauh, apalagi didefinisikan atau dikategorikan sebagai sekoci, itu masih terlalu jauh. Saya kira isu ini dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/06/11541671/koalisi-indonesia-bersatu-sekoci-jokowi-usung-ganjar-pranowo-di-pilpres-2024

Terkini Lainnya

Lanjutkan Silaturahim ke PKB, Anies Mengaku Belum Bahas Langkah Politik ke Depan

Lanjutkan Silaturahim ke PKB, Anies Mengaku Belum Bahas Langkah Politik ke Depan

Nasional
Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Nasional
Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Nasional
Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

Nasional
Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Nasional
Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang 'Dissenting Opinion' dalam Putusan Sengketa Pilpres

Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang "Dissenting Opinion" dalam Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Nasional
Kepada Prabowo, Anies Titip Jaga Kebebasan Rakyat untuk Berpendapat

Kepada Prabowo, Anies Titip Jaga Kebebasan Rakyat untuk Berpendapat

Nasional
Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Terima Kekalahan, Cak Imin: Kita Berharap Prabowo Rawat Demokrasi

Terima Kekalahan, Cak Imin: Kita Berharap Prabowo Rawat Demokrasi

Nasional
Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Gugat KPK

Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Gugat KPK

Nasional
Usai Putusan MK, Airlangga Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Usai Putusan MK, Airlangga Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Wakil Ketua KPK: Saya Enggak Ambil Pusing

Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Wakil Ketua KPK: Saya Enggak Ambil Pusing

Nasional
Cak Imin Sebut Putusan MK Tak Mengejutkan, Tanda Tak Kuasa Hentikan Pelemahan Demokrasi

Cak Imin Sebut Putusan MK Tak Mengejutkan, Tanda Tak Kuasa Hentikan Pelemahan Demokrasi

Nasional
PDI-P Sampaikan 5 Sikap Menanggapi Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

PDI-P Sampaikan 5 Sikap Menanggapi Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke