Salin Artikel

Kilas Balik Drama di PTIK saat KPK Hendak Tangkap Harun Masiku

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan tersangka kasus suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, Harun Masiku, masih misteri.

Setelah lebih dari 2 tahun buron, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa menangkap Harun.

Berbagai persoalan saat KPK akan menangkap Harun pada 8 Januari 2020 perlahan terungkap. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan tim yang ditugaskan untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Harun pada saat itu mengalami intimidasi.

Hal itu kembali dikemukakan oleh Novel setelah dia dipecat karena tidak lulus dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang kontroversial itu.

“Saat tim KPK melakukan OTT terhadap kasus tersebut, tim KPK diintimidasi oleh oknum tertentu, dan Firli dkk diam saja,” ujar Novel kepada Kompas.com, Selasa (24/5/2022).

Perkara yang membuat Harun menjadi tersangka adalah kasus suap yang turut menjerat mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Pengungkapan kasus berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dari hasil operasi, tim KPK menangkap 8 orang.

KPK lantas menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun. Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan.

Menurut pemberitaan Kompas.com pada 2020 lalu, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan saat operasi tim penyidik sudah membuntuti Harun.

Keberadaan Harun, kata Ali, terakhir kali terdeteksi di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

"Malam itu diduga berada di Kebayoran Baru di sekitar PTIK, sehingga tim lidik bergerak ke arah posisi tersebut," kata Ali kepada wartawan, Kamis (30/1/2020).

Ali menuturkan, tim KPK kemudian singgah di masjid yang berada di Kompleks PTIK. Saat itulah terjadi kesalahpahaman antara tim KPK dengan petugas pengamanan setempat.

"Ada kesalahpahaman dengan petugas provost pengamanan PTIK di sana yang sedang melakukan sterilisasi tempat karena rencana ada kegiatan esok harinya," ujar Ali.

Ali mengatakan, petugas pun sempat memeriksa tim KPK hingga akhirnya tim tersebut dijemput oleh Deputi Penindakan KPK yang telah berkoordinasi dengan Polri.

Kombes Asep Adi Saputra yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri meminta supaya semua pihak tidak berspekulasi terkait kejadian itu.

"Yang fokus utama hari ini adalah kita mencari keberadaan Harun Masiku, semua akan menjadi clear kalau Harun Masiku tertangkap. Kita jangan berspekulasi, jangan berandai-andai. Tentunya nanti kita tunggu," kata Asep di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2020).

Polri pun menegaskan bahwa pihaknya terus membantu KPK dalam pencarian terhadap Harun.

"Yang jelas, sekali lagi, pihak kepolisian dengan sangat serius membantu KPK untuk segera mengetahui dan menangkap saudara Harun Masiku,"

Pengakuan Kapolri

Jenderal Idham Azis yang pada 2020 menjabat sebagai Kapolri juga sempat ditanyai seputar kejadian di PTIK saat tim KPK hendak menangkap Harun. Idham dicecar oleh anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Sarifuddin Sudding dan Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman dalam rapat kerja Kapolri dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 30 Januari 2020.

Saat itu Sudding mengkonfirmasi kepada Idham soal informasi tentang tim penyelidik KPK yang diinterogasi dan diminta menjalani tes urine ketika melakukan operasi di PTIK.

Saat itu Idham beralasan memang ketika peristiwa itu terjadi, Polri tengah mempersiapkan pengamanan lokasi PTIK menjelang kunjungan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 8 Januari 2020. Namun, Idham mengatakan, tidak mengetahui tentang peristiwa ada penyelidik KPK sempat diinterogasi oleh polisi di PTIK.

"Kalau terus ketemu, misalnya beberapa penyelidik KPK, Polri tidak tahu apa proses yang ada di dalam," kata Idham.

Keberadaan Harun di PTIK juga dipertanyakan saat itu kepada Idham. Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti tentang persoalan itu.

Benny Harman kemudian menanyakan tentang informasi penyelidik KPK yang hendak menangkap Harun disekap oleh polisi di PTIK.

Menanggapi pertanyaan Benny, Idham kembali menjawab tidak ada penyekapan terhadap penyelidik KPK yang saat itu datang ke PTIK untuk menangkap Harun. Dia juga mengatakan, tidak mengetahui soal keberadaan Harun di PTIK.

"Saya juga tidak mau berandai-andi di ruangan ini, yang jelas saya tidak tahu kalau yang bersangkutan ada di PTIK," ujar Idham.

Malah disanksi

Menurut Novel, Ketua KPK Firli Bahuri tak melakukan langkah apapun setelah tim KPK gagal menangkap Harun dan bahkan mendapat intimidasi.

Malah, kata Novel, tim yang melakukan penangkapan tersebut juga dilarang untuk melakukan penyidikan.

“Barangkali karena dianggap tidak bisa dikendalikan,” ucap Novel.

Selain itu, lanjut Novel, tim KPK yang berhasil melakukan OTT tersebut justru “diberi sanksi”. Penyidik Rossa Purbo Bekti kemudian dipulangkan ke Polri, tetapi ditolak karena masa tugasnya di KPK belum selesai.

Kemudian, satu orang dari kejaksaan dikembalikan, serta beberapa pegawai Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) juga dipindahtugaskan oleh Firli Bahuri.

Novel menduga, kasus yang menjerat Harun Masiku diduga melibatkan elite tertentu.

“Kasus Harun Masiku ini diduga melibatkan petinggi partai tertentu. Pencarian terhadap Harun Masiku saya yakin tidak dilakukan kecuali hanya sekadarnya,” papar Novel.

“Apakah ada kaitannya? Hanya Firli dkk yang tahu,” tuturnya.

(Penulis : Irfan Kamil, Devina Halim | Editor : Bagus Santosa, Kristian Erdianto)

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/24/17450001/kilas-balik-drama-di-ptik-saat-kpk-hendak-tangkap-harun-masiku

Terkini Lainnya

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Nasional
Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Nasional
Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Nasional
Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Nasional
LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Nasional
Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Nasional
Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Nasional
Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Nasional
Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Nasional
Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Nasional
Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke