Salin Artikel

[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | "Basa-basi Politik" Jokowi ke Ganjar

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang aturan baru soal nama di e-KTP menjadi pemberitaan yang ramai dibaca di Kompas.com pada Senin (23/5/2022).

Selain itu, berita tentang komentar pemerhati pendidikan kedokteran mengenai wewenang Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga menjadi terpopuler.

Kemudian, artikel mengenai "basa-basi politik" Jokowi ke Ganjar Pranowo juga menarik minat pembaca.

Berikut ulasan selengkapnya.

1. Aturan Baru: Nama di E-KTP Maksimal 60 Karakter

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Dalam aturan yang diteken pada 21 April lalu itu ditegaskan bahwa penulisan nama pada dokumen kependudukan tidak boleh melebihi 60 karakter.

Dilansir dari salinan lembaran Permendagri Nomor 73 yang telah diunggah di laman resmi Kemendagri, aturan ini tercantum pada Pasal 4 ayat (2) pada poin b yang berbunyi, "Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dengan memenuhi persyaratan jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi".

Baca selengkapnya: Aturan Baru: Nama di E-KTP Maksimal 60 Karakter

2. Pemerhati Pendidikan Kedokteran: Dokter Lebih Khawatir IDI daripada Kemenkes

Sekretaris Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan Judilherry Justam menilai, organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memiliki kewenangan yang berlebihan, salah satunya dapat memberikan surat rekomendasi izin praktik untuk dokter.

Hal ini, menurut dia, membuat para dokter lebih takut dengan IDI daripada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Dokter itu lebih khawatir IDI daripada Kemenkes. Di dunia tidak ada satu pun kewenangan organisasi dokter memberikan rekomendasi izin praktek," kata Judilherry dalam diskusi bertajuk "Membedah Sengkarut Masalah IDI, di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2022).

Baca selengkapnya: Pemerhati Pendidikan Kedokteran: Dokter Lebih Khawatir IDI daripada Kemenkes

3. Jokowi dan "Politik Basa-basi" ke Ganjar Pranowo Jelang Pemilu 2024...

Di tengah menghangatnya situasi politik jelang 2024, Presiden Joko Widodo tak mau ketinggalan menyinggung ihwal tersebut.

Meski tak bicara banyak, pernyataan Jokowi menimbulkan beragam spekulasi. Ucapannya kali ini dikait-kaitkan dengan sikapnya terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, salah satu sosok yang digadang-gadang sebagai calon kuat presiden 2024.

Namun, melihat ini, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, pernyataan Jokowi hanya sekadar basa-basi ke Ganjar.

"Bisa jadi Jokowi hanya melakukan 'basa-basi' politik terhadap Ganjar Pranowo," kata Ari kepada Kompas.com, Minggu (22/5/2022).

Baca selengkapnya: Jokowi dan Politik Basa-basi ke Ganjar Pranowo Jelang Pemilu 2024...

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/24/06425071/populer-nasional-aturan-baru-penulisan-nama-di-e-ktp-basa-basi-politik

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Nasional
Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Nasional
Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Nasional
Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Nasional
Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Nasional
Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Nasional
Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin 'KPK' Khusus Penegak Hukum

Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin "KPK" Khusus Penegak Hukum

Nasional
Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Nasional
Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Nasional
Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Nasional
Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.