Salin Artikel

Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, tak diundangnya Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dalam acara Halalbihalal DPD PDI-P Jateng adalah efek lanjutan dari perseteruan "Celeng dan Banteng".

"Ini menurut saya efek lanjut perseteruan banteng dan celeng. Celeng itu pendukung Ganjar banteng adalah pendukung Puan," kata Adi saat dihubungi, Senin (16/5/2021).

Adi mengatakan, kejadian serupa kembali terulang dan kedua pendukung terlihat semakin mengeras, bukan berdamai.

Tetapi, ia menilai, hal tersebut hanya terjadi di DPD PDI-P Jawa Tengah saja.

"Saya rasa dengan Puan Maharani (Ketua DPP PDI-P) tidak ada persoalan Ganjar. Yang terlihat ke permukaan seakan akan terjadi rivalitas antara Puan dan Ganjar, ini bukan DPP PDI-P secara umum, tapi PDI-P Jawa Tengah," ujarnya.

Lebih lanjut, Adi mengatakan, dari segi elektabilitas, Ganjar saat ini memang lebih unggul daripada Puan. Namun, soal kinerja, menurutnya, Ketua DPR RI itu masih memiliki kapasitas yang bisa diadu.

"Kalau bicara angka-angka Puan kalah. Bicara kinerja Puan relatif bisa diadulah," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Ganjar Pranowo tidak diundang dalam halalbihalal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jateng.

Halalbihalal digelar DPD PDI-P Jateng di Panti Marhaen, Kota Semarang, pada Sabtu (7/5/2022).

Ganjar pun tidak mempermasalahkan dirinya tidak diundang dalam acara halalbihalal tersebut.

"Enggak apa-apa, kemarin kan acaranya, kata teman-teman, banyak (membahas) strategi pemenangan dari kabupaten-kota,” kata Ganjar dikutip dari Kompas TV. 

Pada saat acara halalbihalal tersebut, kata Ganjar, ia sedang berada di Makassar, Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan, dalam acara halalbihal itu, Ganjar memang tidak diundang.

"Menurut informasi kan tidak diundang, kan sudah jelas kok bunyinya (dalam undangan), halal bihalal, Ketua Sekretaris DPC, Ketua DPRD dan Bupati Wali Kota, Wakil Bupati Wakil Wali Kota, Kota Kabupaten. Ya sudah memang tidak diundang," ujarnya.

Adapun istilah celeng dan banteng muncul ketika Wakil Ketua DPC PDI-P Purworejo Albertus Sumbogo pada Oktober tahun lalu mendeklarasikan kelompok relawan pendukung Ganjar untuk maju Pilpres 2024.

Ketua Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto menyebut tindakan Albertus Sumbogo sebagai kader celeng karena mendahului arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait pemilu presiden.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/09462201/ganjar-tak-diundang-halalbihalal-pdi-p-jateng-pengamat-efek-perseteruan

Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke