Salin Artikel

Pemerintah Diminta Siapkan "Roadmap" Menuju Endemi Covid-19 secara Terukur

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah membuat peta jalan atau roadmap terukur mengenai persiapan Indonesia dalam transisi pandemi Covid-19 menuju endemi.

Kurniasih mengatakan, ada harapan besar di tengah publik agar pandemi bisa segera berakhir, sehingga pemerintah harus meresponsnya dengan fase yang jelas dan terukur meski peralihan tersebut akan tetap mengacu pada World Health Organization (WHO).

"Jalan menuju ke sana (endemi) harus dipersiapkan dengan roadmap dan terukur. Harus terukur dengan indikator yang jelas pada setiap fase agar mudah dilakukan evaluasi dan publik juga bersiap dengan kebijakan per fase menuju endemi," kata Kurniasih dalam siaran pers, Kamis (12/5/2022).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu berpendapat, roadmap terukur itu mesti mulai disiapkan seiring dengan melandainya kasus dan dimulainya pelonggaran aktivitas masyarakat, termasuk mudik Lebaran.

Menurut Kurniasih, sejumlah parameter dapat diterapkan sebelum pemerintah melonggarkan aktivitas masyarakat, antara lain cakupan vaksinasi, kasus aktif, maupun capaian vaksinasi booster di sebuah daerah.

"Longgarkan syarat perjalanan pada daerah dengan cakupan vaksinasi tinggi dan positif aktif sangat rendah. Berikan stimulus kepada UMKM yang terdampak pandemi agar proses recovery berlangsung lebih cepat," kata dia.

Kurniasih juga mendorong pemerintah untuk menetapkan target waktu kapan Indonesia memasuki fase endemi dan menyusun linimasa untuk mencapat target tersebut.

"Timeline waktu penting karena berkaitan dengan program dan juga anggaran. Jadi targetnya apa indikator dan target waktu di setiap fase, bisa dibuat misal fase pandemi terkendali, fase pra endemi baru memasuki fase endemi," kata Kurniasih.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa fase endemi bukan berarti penyakit Covid-19 telah hilang, tetapi lebih terkendali.

Oleh karena itu, ia berpesan agar masyarakat tetap meneruskan kebiasaan baik dalam menjaga diri selama pandemi.

"Endemi bukan berarti penyakitnya hilang, tapi tetap kita waspadai. Malaria misalnya, penyakitnya masih ada di wilayah tertentu, sehingga perlu persiapan jika memasuki wilayah endemi malaria, begitu juga Covid-19," ujar Kurnasih.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air mulai bertransisi menuju endemi.

"Bisa dikatakan bahwa saat ini Indonesia sudah tidak lagi berada dalam kondisi kedaruratan dalam merespons pandemi Covid-19 dan mulai bertransisi menuju fase endemi," kata Wiku dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (10/5/2022).

Wiku mengatakan, kondisi tersebut tercermin dari mulai menurunnya dampak Covid-19 terhadap perilaku sosial dan ekonomi masyarakat.

Ia mencontohkan, pertumbuhan ekonomi meningkat, angka pengangguran menurun, indeks belanja mulai meningkat, dan mobilitas masyakat keluar rumah.

"Dan sebagaimana yang tertera data Covid-19 terkini nampak adanya penurunan tren angka kasus, perawatan di RS, termasuk layanan intensif dan kematian," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/12/15383941/pemerintah-diminta-siapkan-roadmap-menuju-endemi-covid-19-secara-terukur

Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke