Politikus PPP Minta Masyarakat Nilai Kinerja Menteri dan Gubernur yang Safari Politik 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, publik bisa menilai upaya sejumlah menteri maupun gubernur yang melakukan kunjungan politik menyambut pemilihan presiden (pilpres) 2024 dengan mengaitkannya  pada kinerja mereka.

Menurut Arsul, apabila menteri atau gubernur itu dinilai baik kinerjanya oleh publik, maka kunjungan politik seperti itu tidak perlu dipersoalkan.

"Kalau memang menteri atau gubernur yang bersangkutan 'kinclong' kinerjanya ya menurut saya enggak perlu juga kita permasalahkan kegiatan silaturahminya," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/5/2022).

Sebaliknya, Wakil Ketua Umum PPP ini mengatakan, untuk menteri atau gubernur yang kurang kinerjanya agar mawas diri dan tidak lantas sibuk urusan politik persiapan pemilu.

Untuk itu, dia menilai hal ini menjadi momentum bagi publik mempertanyakan kinerja menteri dan gubernur yang mulai manuver politik.

"Apa sih yang sudah dikerjakan dalam jabatannya saat ini sehingga pantas untuk maju dalam Pilpres, baik sebagai capres atau cawapres," jelas Arsul.

Wakil Ketua MPR itu menuturkan, selanjutnya tinggal menteri dan gubernur yang bersangkutan menunjukkan kepada publik terkait kinerja yang sudah dilakukan.

Ia mengungkapkan, tentunya kinerja yang dimaksud bukan sekadar terlihat merakyat di akun-akun media sosial atau pendukungnya.

"Tapi tunjukan hasil kerja nyatanya dalam mengimplementasikan visi dan misi pemerintahan sekarang," kata Arsul.

Diketahui, beberapa menteri kabinet Indonesia Maju mulai terlihat melakukan safari politik ke sejumlah tokoh.

Di antaranya Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum (ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto. Tak hanya itu, ada juga Menteri Pertahanan sekaligus Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Padahal sebelumnya Presiden Jokowi mengingatkan para menterinya untuk tetap fokus bekerja meski tahapan Pemilu 2024 dimulai sebentar lagi.

"Berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," kata Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5/2022).

Dia pun mewanti-wanti jajarannya agar memastikan bahwa agenda-agenda strategis nasional terselenggara dengan baik.

Ini supaya Pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada gangguan yang berarti.