Dirjen Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, Tersangka Izin Ekspor Minyak Goreng, Pernah 2 Kali Diperiksa KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia Indrasari Wisnu Wardhana sebagai salah satu tersangka Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Fasilitas Ekspor Minyak Goreng Tahun 2021-2022.

Menurut Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam konferensi pers virtual, Selasa (19/4/2022) kemarin, Indrasari disangka melakukan perbuatan melawan hukum yakni menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas.

Padahal, perusahaan itu belum memenuhi syarat untuk diberikan izin persetujuan ekspor tersebut.

Sebelum tersandung kasus izin ekspor minyak goreng itu, Indrasari pernah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat itu dia diperiksa sebagai saksi dalam dua kasus korupsi berbeda.

KPK pertama kali memeriksa Indrasari Wisnu Wardhana dan tiga pejabat lain yakni Sekretaris Jenderal Kemendag Oke Nurwan, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti) Kemendag Tjahya Widayanti dan Direktur Impor Kemendag, Ani Mulyati. Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pengurusan izin impor bawang putih pada 24 September 2019.

Kasus suap itu terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan penyidik KPK soal transaksi suap terkait pengurusan kuota dan penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih pada 2019.

KPK lantas menetapkan 6 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara itu, yaitu anggota DPR Komisi VI I Nyoman Dhamantra, Mirawati Basri, dan Elviyanto sebagai penerima suap.

Selain itu, Chandry Suanda alias Afung, Doddy Wahyudi, dan Zulfikar sebagai pemberi uang suap juga ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Agus Rahardjo yang saat itu menjadi Ketua KPK, I Nyoman Dhamantra, Mirawati Basri, dan Elviyanto diduga menerima uang suap sebesar Rp 2 miliar melalui transfer untuk mengurus kuota impor bawang putih dari Chandry Suanda alias Afung, Doddy Wahyudi, dan Zulfikar.

Selang satu bulan kemudian, Indrasari Wisnu Wardhana kembali dipanggil KPK. Tepatnya pada 31 Oktober 2019.

Saat itu, Indrasari diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap kuota impor ikan jenis frozen pacific mackerel atau ikan salem pada 2019 di Perum Perindo untuk tersangka mantan Dirut Perum Perindo, Risyanto Suanda.

Dalam perkara kasus dugaan suap kuota impor ikan itu KPK menetapkan Dirut Perum Perindo, Risyanto Suanda, dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera, Mujib Mustofa, sebagai tersangka.

Saat itu Risyanto diduga menerima uang suap senilai Rp 1.300 dari setiap kilogram ikan salem yang diimpor PT Navy Arsa Sejahtera (PT NAS). Risyanto menjanjikan kuota impor kepada PT NAS sebanyak 250 ton pada Mei 2019 dengan tambahan 500 ton untuk Oktober 2019.

Jerat swasta

Dalam kasus izin ekspor minyak goreng, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung telah memeriksa sebanyak 19 saksi serta memeriksa 596 dokumen atau surat terkait.

Para penyidik juga menjerat tiga petinggi perusahaan sebagai tersangka. Mereka adalah Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Wilmar Nabati Indonesia Stanley MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Picare Togar Sitanggang.

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Supardi mengatakan, penyidik juga bakal mendalami dugaan adanya tindakan suap yang akan dilakukan para tersangka.

Selain itu, para tersangka diduga melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a b e dan f Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Penyidik juga menduga empat tersangka melanggar tiga ketentuan BAB 2 huruf a angka 1 huruf b juncto bab 2 huruf c angka 4 huruf c Peraturan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 2 Perdagangan Luar Negeri per 1 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO.

Terakhir, keempat tersangka diduga melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 jo Nomor 170 Tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan di dalam negeri.