IM57+ Sebut Sorotan AS terhadap Kasus Lili Pintauli dan TWK Turunkan Kredibilitas KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Memanggil 57 (IM57+) Institute menilai kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah turun di mata dunia internasional.

Hal itu disampaikan oleh Ketua IM57+ Praswad Nugraha menanggapi adanya laporan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang menyoroti pelanggaran etik Lili Pintauli dan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Laporan tersebut menggambarkan turunnya kredibilitas KPK, pimpinan KPK di mata negara lain" ujar Praswad melalui keterangan tertulis, Senin (18/4/2022).

IM57+ institute melihat setidaknya ada empat hal krusial yang disoroti Amerika Serikat terkait KPK.

Pertama, laporan itu menggambarkan perbedaan perlakuan dari KPK terhadap pelanggar etik dan pegawai berintegritas.

"Pada laporan yang sama, terdapat penjelasan mengenai bagaimana TWK telah dijadikan sarana untuk menyingkirkan pegawai yang menangani kasus strategis. Namun di sisi lain ada pelanggaran etik yang dilakukan Lili Piantuli sebagai komisioner KPK tanpa adanya sanksi pemecatan," ucap Praswad.

Kedua, laporan itu menganggap ada kaitan antara pemecatan pegawai KPK lewat TWK dengan penanganan kasus yang tengah diusut KPK.

Sebab, laporan tersebut menyoroti dua kasus korupsi besar yaitu bantuan sosial (Bansos) Covid-19 dan benih lobster yang melibatkan menteri berpengaruh.

Ketiga, laporan tersebut juga menggambarkan penurunan kredibilitas KPK dan pimpinan KPK di mata negara lain.

"Hal tersebut tergambar dengan elaborasi pelanggaran etik komisioner KPK dan tindakan KPK yang memberhentikan 57 pegawai karena mengkritisi pimpinan dan revisi Undang-Undang KPK serta penanganan kasus strategis," papar Praswad.

Terakhir, IM57+ Institute menilai laporan Amerika Serikat itu juga menyoroti praktik-praktik pelanggaran HAM dalam pemecatan 57 pegawai melalui TWK.

Dengan demikian, poin pelanggaran terhadap hak pegawai KPK yang dipecat juga dapat dilihat dari dimensi perlindungan HAM.

"Keempat poin tersebut menambah daftar yang menunjukan menurunnya kredibilitas pemberantasan korupsi di dunia internasional," ucap Praswad.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat baru-baru ini menerbitkan laporan terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM), kemunduran demokrasi, serta otoritarianisme di sejumlah negara.

Indonesia menjadi salah satu negara yang disorot dalam laporan yang berjudul "2021 Country Reports on Human Rights Practices" tersebut.

Kasus yang menjadi perhatian adalah pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dan TWK pegawai KPK.