Data dari berbagai pihak masih berbeda-beda sehingga dasar pengambilan kebijakan tentang pangan menjadi tidak menentu.
“Saat ini data pangan nasional kita dapat dikatakan masih semerawut atau tidak satu pintu," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pembinaan dan Pendidikan Pedagang Pasar DPP IKAPPI Choirul Furqon dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (14/4/2022).
"Apabila data masih belum terpusat tentu akan kesusahan untuk pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketahanan pangan merupakan isu prioritas nasional, sehingga data pangan yang terpadu menjadi penting.
DPP IKAPPI berharap agar data itu tidak tumpang tindih dan pemerintah dapat memusatkan data pangan kepada satu lembaga yang dapat diandalkan.
“Ini bertujuan agar tidak terjadi overlapping data antarlembaga,” tambah Furqon.
Menurut DPP IKAPPI, Badan Pangan Nasional (BPN) menjadi pihak yang layak untuk menjadi satu-satunya badan yang menghimpun data ketersediaan pangan nasional.
“Kami berharap Badan Pangan Nasional (BPN) sebagai lembaga baru berkoordinasi dengan Presiden secara langsung menjadi sebuah badan rujukan data ketersediaan pangan nasional," ungkap Furqon.
"Apabila ini terjadi tentu pemerintah sebagai decision maker akan lebih mudah dalam merumuskan kebijakan,” pungkasnya.
https://nasional.kompas.com/read/2022/04/14/19065331/ikappi-sebut-data-pangan-indonesia-berantakan