Pimpinan Komisi VIII Nilai Perbedaan Awal Ramadhan Tak Perlu Jadi Polemik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menilai, perbedaan penetapan 1 Ramadhan 1443 Hijriah antara pemerintah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak perlu menjadi polemik.

Ace berpandangan, perbedaan tersebut merupakan hal yang biasa dan keduanya memiliki dasar hukum yang kuat.

"Dengan adanya perbedaan ini, tentu kita tak harus berpolemik. Perbedaan itu biasa dalam penetapan awal Ramadhan. Kedua-duanya memilki dasar hukum yang kuat menurut fikih Islam dalam penentuan awal Ramadhan ini," kata Ace, dalam siaran pers, Jumat (1/4/2022) malam.

Seperti diketahui, pemerintah menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1443 H jatuh pada Minggu (3/4/2022) dengan menggunakan metode rukyatul hilal atau melihat keberadaan hilal.

Sementara, Muhammadiyah menerapkan metode hisab dan menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1443 H jatuh pada Sabtu (2/4/2022) hari ini.

"Hal ini bagian dari khazanah kekayaan umat Islam dalam menentukan awal Ramadhan ini," ujar Ace.

Politisi Partai Golkar ini menekankan, perbedaan mesti disikapi secara bijaksana dengan saling menghormati dan menghargai.

"Perbedaan ini bagian cara kita menyikapi bagaimana melihat perbedaan secara bijaksana. Harusnya, tak perlu dipersoalkan. Yang terpenting bagi kita adalah kita menjaga kesucian Ramadhan dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut," kata dia.