Salin Artikel

Gempa Magnitudo 7,3 Guncang Jepang, Kemenlu: Belum Ada Informasi WNI Terluka atau Terdampak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI) menyatakan, hingga saat ini belum terdapat informasi mengenai warga negara Indonesia (WNI) yang terluka atau terdampak gempa magnitudo 7,3 di Jepang.

Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha mengatakan, informasi tersebut didapatkan dari hasil komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo dengan simpul-simpul masyarakat di wilayah terdampak gempa.

Di sisi lain, ia juga mengatakan, terdapat beberapa WNI yang terdampak pemadaman listrik.

"KBRI telah melakukan komunikasi dengan simpul-simpul masyarakat di wilayah terdampak dan belum terdapat adanya WNI yang terluka atau terdampak gempa. Hanya beberapa yang terdampak pemadaman listrik," kata dia kepada Kompas.com, Kamis (17/3/2022).

Judha menjelaskan, berdasarkan data KBRI Tokyo, total jumlah WNI di Jepang sekitar 67.000 WNI. Dari jumlah tersebut, yang tercatat tinggal di sekitar episentrum gempa, ada 984 WNI di Miyagi dan 540 WNI di Fukushima.

Untuk diketahui, gempa kuat berkekuatan magnitudo 7,3 mengguncang pantai timur laut Jepang di lepas pantai Fukushima pada Rabu (16/3/2022) malam waktu setempat.

Gempa tersebut menyebabkan satu orang tewas dan 69 orang terluka serta beberapa laporan kebakaran.

Diberitakan Kompas.com, penyiar publik NHK mengatakan, satu orang telah meninggal dunia.

Gempa tersebut juga terasa di Tokyo yang berjarak sekitar 275 kilometer dari Fukushima, sebagaimana dilansir Reuters.

Ratusan ribu rumah di ibu kota Jepang tersebut gelap gulita selama satu jam atau lebih, meskipun listrik telah pulih sepenuhnya pada Kamis (17/3/2022) dini hari waktu setempat.

Badan Meteorologi Jepang melaporkan, tepat pada Rabu sebelum tengah malam, gempa melanda di lepas pantai Prefektur Fukushima dengan kedalaman 60 kilometer.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/17/09100331/gempa-magnitudo-73-guncang-jepang-kemenlu-belum-ada-informasi-wni-terluka

Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke