Kritik Pedas Hasto untuk Luhut, Pengamat: PDI-P Tak Mau Jadi Sasaran soal Pemilu Ditunda

”Beliau (Luhut) harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena seorang pembantu Presiden harus fokus pada tugasnya dan sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD,” kata Hasto melalui keterangan tertulis kepada pers, Senin (14/3/2022).

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai bahwa kritik terbuka ini membuktikan bahwa terdapat bibit-bibit konflik internal pendukung Presiden Joko Widodo yang bisa berbahaya.

"Karena yang muncul adalah elite-elite partai dan orang-orang yang selama ini ada di poros kekuasaan utama pemerintah," kata Adi ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (15/3/2022).

"Ini konflik internal yang menurut saya tajam. Tidak heran jika ini dikaitkan dengan tanda-tanda kutukan periode kedua, yaitu munculnya konflik dan prahara internal karena beda pendapat dan konflik kepentingan yang tidak bisa diakomodasi," ucap dia.

Adi menilai bahwa PDI-P berupaya mengakhiri spekulasi penundaan pemilu yang akan mencoreng muka Jokowi. Bagaimana pun, Jokowi adalah kader PDI-P.

Sementara itu, wacana penundaan pemilu tak diminati secara positif sama sekali oleh publik, terlebih di tengah kelangkaan minyak goreng hingga kesulitan ekonomi.

Reaksi publik terhadap wacana ini justru lebih banyak diwarnai oleh sumpah-serapah, kata Adi.

"PDI-P juga tidak mau terus-menerus soal penundaan pemilu ini peluru nyasarnya ke PDI-P. Kalau ini terus menerus jadi bola liar, tentu itu tidak baik bagi Istana dan PDI-P. Maka PDI-P mengambil inisiatif menolak dengan lantang untuk mengakhiri spekulasi," ujarnya.

Analis politik UIN Syarif Hidayatullah tersebut menilai, gejolak internal ini perlu segera diredam. Jokowi disebut perlu untuk bersikap tegas demi mengakhiri semua spekulasi.

"Kalau tidak dikelola dengan baik, pasti kutukan periode kedua benar-benar terjadi, yaitu insoliditas koalisi, gejolak internal, yang kalau tidak dikelola berpotensi jadi prahara politik," tutupnya.