Salin Artikel

Ketum PBNU Yahya Staquf Minta Putin Gencatan Senjata Sekarang Juga

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyerukan agar kekerasan di Ukraina bisa segera mungkin dihentikan.

Hal itu ia ungkapkan ketika Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin berkunjung ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2022).

Ia mengungkapkan, "NU akan berusaha melakukan apapun untuk membantu".

“Atas nama NU, saya menyeru kepada Rusia, kepada Presiden (Rusia, Vladimir) Putin, untuk menghentikan segera perang ini, gencatan senjata sekarang juga,” kata Yahya dikutip situs resmi nu.or.id.

“Saya menyeru kepada masyarakat internasional untuk segera bangkit dan bersama-sama melakukan sesuatu untuk menghentikan krisis ini,” katanya.

Pria kelahiran Rembang itu menuturkan bahwa pihaknya telah bergabung dengan para pemimpin agama di seluruh dunia untuk bersurat kepada pemimpin Kristen Ortodoks di Rusia.

Surat tersebut diklaim berisi permohonan untuk mendorong Presiden Putin menghentikan perang.

“Kita masih menunggu apa yang akan dilakukan,” ujar Yahya.

Dalam kunjungan tersebut, Dubes Hamianin menjelaskan kondisi terkini pascainvasi Rusia ke Ukraina.

“Apa yang terjadi di Ukraina saat ini adalah bencana kemanusiaan,” kata Hamianin.

“Tidak ada yang bisa membenarkan perang, tidak ada yang bisa membenarkan pembunuhan warga sipil, tidak ada yang bisa membenarkan kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujarnya.

Ia meyakini, komunitas dunia harus bersatu demi menghentikan invasi Rusia ke Ukraina.

Secara khusus, ia berharap agar umat Islam di Indonesia, khususnya NU, bisa turut andil dalam penyelesaian perang ini.

“Itulah mengapa kami menyerukan kepada komunitas dunia, masyarakat, kepada media, kepada organisasi keagamaan, komunitas agama, untuk berdiri dan mengakhiri perang ini,” ujar Hamianin.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/05572381/ketum-pbnu-yahya-staquf-minta-putin-gencatan-senjata-sekarang-juga

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke