Enggan Komentari Isu "Reshuffle" Akhir Maret, Nasdem: Itu Kewenangan Presiden

Sebagai partai koalisi pemerintahan, Nasdem pun menegaskan tidak pernah mendapatkan informasi dari Presiden Joko Widodo terkait reshuffle.

Pasalnya, Nasdem menilai reshuffle adalah sepenuhnya merupakan kewenangan dari presiden yang tak bisa diganggu gugat.

"Enggak tahu kami. Karena reshuffle itu kan kewenangan Presiden. Terus kemudian yang tahu itu ya Presiden sendiri. Bagaimana mungkin kalau ada partai politik lebih tahu dari Presiden sendiri kan?," kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

Hal tersebut disampaikan Ali merespons kabar yang dimunculkan oleh politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim yang mengaku mendapat informasi Presiden Jokowi akan merombak kabinet akhir Maret 2022.

Ali melanjutkan, Nasdem sendiri hingga kini enggan ikut campur kewenangan Presiden dalam memimpin negara termasuk menata kabinet pemerintahan.

"Kita memang tidak akan pernah. Dilarang untuk berbicara hal yang melampaui kewenangan kita. Jadi hendaknya kita semua menahan. Kita bicara dengan batasan-batasan yang kita miliki. Presiden itu kan punya hak prerogatif," ujarnya.

Oleh karena itu, Ali menilai bahwa isu perombakan kabinet akhir Maret 2022 masih sekadar spekulasi yang dimunculkan pihak-pihak tertentu.

Hanya saja, dirinya mengkhawatirkan spekulasi tersebut akan semakin liar di masyarakat. Ia menyadari bahwa spekulasi adanya reshuffle akhir Maret adalah untuk mengakomodasi Partai Amanat Nasional (PAN) duduk di kursi kabinet.

Spekulasi itu, kata dia, muncul setelah kabar bahwa Ketum PAN Zulkifli Hasan bertemu Presiden Jokowi pekan lalu membahas perombakan kabinet.

"Kan spekulasi masyarakat semakin liar. Jangan-jangan kemarin PAN bicara ini karena begini begitu, disuruh untuk kemudian dapat jatah begitu kan?," tutur dia.

Untuk itu, Ali mengimbau semua pihak termasuk elite partai politik menahan diri berbicara dalam porsinya masing-masing.

Dalam hal ini, lanjutnya, porsi partai politik adalah bukan dalam kewenangan berkomentar mengenai reshuffle.

"Kalau kemudian terjadi reshuffle, presiden itu tidak punya kewajiban untuk melaporkan kepada partai partai politik. Karena dia sudah diberi mandat penuh untuk memimpin pemerintahan termasuk menata kabinet," ujarnya.

"Jadi, enggak usah lah kita masuk di ruang-ruang itu. Jangan buat orang banyak berspekulasi. Kita tidak perlu masuk di hal-hal yang bukan hak kita," pungkas Ali.

Sebelumnya, politisi PKB Luqman Hakim mengaku mendapat informasi bahwa Presiden Jokowi akan merombak kabinet pada akhir Maret.

Luqman menuturkan, dalam reshuffle nanti PAN akan mendapat jatah satu kursi menteri dan satu kursi wakil menteri.

"Kalau kabar-kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini. PAN dapat satu menteri plus satu wamen," kata Luqman kepada wartawan, Selasa.

Di samping itu, ia juga menyebutkan, ada partai politik yang tergabung dalam koalisi bakal dikurangi kursi menterinya.