Arahan Jokowi Terkait Pemilu 2024 Menurut Mahfud MD

Hal itu disampaikan Mahfud merujuk arahan Jokowi dalam dua sesi rapat kabinet bersama dirinya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan pada 14 September 2021 dan 27 September 2021.

Dalam rapat itu, Mahfud mengungkapkan, Jokowi meminta agar masa kampanye tidak terlalu lama.

Selain itu, Jokowi juga meminta supaya jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil Pemilu dan Pilkada 2024 tidak terlalu lama.

“Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tahun 2024 tidak terlalu lama. Ini disampaikan oleh Presiden pada rapat tanggal 14 September 2021,” ungkap Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (7/3/2022).

Selain itu, Mahfud mengtakan bahwa Jokowi meminta dirinya, Tito, dan Budi Gunawan untuk berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan DPR guna menentukan jadwal Pemilu.

Berdasarkan rapat lintas kementerian/lembaga di Kemenko Polhukam pada 17 September 2021 dan 23 September 2021, kata Mahfud, pemerintah mengusulkan pemungutan suara pada 8 atau 15 Mei 2024.

“Ini disetujui oleh rapat kabinet yang dipimpin Presiden pada tanggal 27 September 2021 agar disampaikan kepada KPU dan DPR,” ungkapnya.

Namun demikian, Mahfud menyebutkan, alternatif tersebut tidak disetujui DPR dan KPU. Hal itu terungkap dalam rapat kerja antara DPR, KPU, dan pemerintah pada 6 Oktober 2021.

Selanjutnya, Jokowi dan KPU pun berkomunikasi langsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada 11 November 2021. Saat itu, Jokowi setuju pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

“Tanggal 14 Februari 2024 itulah yang kemudian disetujui oleh DPR, KPU, dan pemerintah pada raker tanggal 24 Januari 2022,” katanya.

Mahfud mengatakan, setelah itu, Jokowi meminta dirinya dan Tito supaya betul-betul mempersiapkan semua instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.

“Dengan demikian sikap presiden sudah jelas jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024,” jelas Mahfud.

Mahfud juga menegaskan bahwa pemerintah selama ini tidak pernah membahas mengenai isu wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan Pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik itu menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud.

“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut,” imbuh dia.

Sebelumnya, usulan penundaan pemilu pertama kali kembali dilontarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Beberapa hari kemudian, Partai Golkar dan PAN juga punya narasi yang sama.

Sementara itu, enam parpol lain yang memiliki kursi di MPR/DPR, yakni PDI-P, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, dan Partai Gerindra menyatakan menolak.