Soal Himne dan Mars KPK, ICW: Firli Dipenuhi Gimik...

Hal itu disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menanggapi dirilisnya lagu mars dan himne KPK.

“Mars dan himne yang baru saja dibuat KPK tidak akan menaikkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, berkontribusi bagi kerja KPK, dan memperbaiki citra buruk KPK di mata masyarakat,” terang Kurnia dalam keterangannya, Kamis (17/2/2022).

“Maka dari itu sejak awal ICW sudah mengatakan bahwa kepemimpinan Firli Bahuri dan kawan-kawan, hanya dipenuhi dengan gimik dan kontroversi ketimbang prestasi,” jelas dia.

Kurnia membeberkan beberapa kontroversi yang pernah dilakukan oleh Firli.

Pertama, KPK pernah mengirimkan SMS mengatasnamakan Firli dengan pesan yang absurd.

“Awal menjabat sebagai komisioner Firli juga diketahui pernah mengundang rekan-rekan jurnalis untuk memperlihatkan kemampuannya memasak nasi goreng,” tutur Kurnia.

Tiga, lanjut Kurnia, Firli pernah menemani mantan Menteri Sosial Juliari Batubara membagikan bantuan sosial untuk masyarakat.

Kemudian Juliari ditangkap dan telah ditetapkan bersalah melakukan korupsi pengadaan paket bansos Covid-19 untuk masyarakat wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Kurnia lantas mempertanyakan pemilihan istri Firli, Ardina Safitri, sebagai pihak pembuat mars dan himne untuk KPK.

Dalam pandangannya hal ini memunculkan dugaan adanya konflik kepentingan di balik pembuatan lagu tersebut.

“Sebagai insan KPK semestinya Firli menghindari setiap kegiatan yang berpotensi memiliki benturan kepentingan,” ucapnya.

Terakhir Kurnia menegaskan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dibiayai oleh APBN yang artinya dimiliki oleh seluruh masyarakat.

Ia meminta agar Firli tidak membuat lembaga antirasuah itu seolah-olah menjadi miliknya secara pribadi.

“Jadi jangan pernah beranggapan karena dirinya adalah Ketua KPK, maka lembaga antirasuah itu menjadi miliknya atau keluarganya,” pungkas Kurnia.

Diberitakan sebelumnya KPK menerima penyerahan hak cipta atas mars dan himbe buatan istri Firli, Ardina Safitri dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhumkam) Yasonna Laoly.

Acara itu dilaksanakan di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Kamis siang.

Ketua IM57+ Institute, Praswad Nugraha menyebut ada konflik kepentingan dibalik peluncuran lagu itu. Ia juga menilai pemberantasan korupsi tidak memerlukan mars dan himne.

Praswad mengatakan mars dan himne KPK adalah jerit penderitaan masyarakat korban korupsi yang kasusnya tidak segera dituntaskan oleh KPK.

“Tidak perlu sulit-sulit menciptakan lagu, karena himne pemberantasan korupsi yang sejati ada di dalam jerit tangis derita rakyat korban bansos yang sampai saat ini tidak dituntaskan KPK,” ungkapnya.