Budaya Politik di Indonesia

Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu, harapan-harapan dan beroperasi dalam seluruh masyarakat.

Bentuk budaya politik dalam sebuah masyarakat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan dari sistem, agama yang ada dalam masyarakat tersebut, kesukuan, status sosial, konsep kekuasaan, dan kepemimpinan.

Almond dan Powell mengklasifikasikan budaya politik ke dalam tiga hal, yakni:

• Budaya Politik Parokial: Budaya politik yang level partisipasinya sangat rendah.
• Budaya Politik Kaula: suatu komunitas atau masyarakat yang cukup maju baik sosial maupun ekonomi, tetapi sikapnya pasif terhadap politik.
• Budaya politik partisipan: budaya politik di mana kesadaran masyarakatnya sangat tinggi untuk aktif dalam aktivitas politik.

Sosial kemasyarakatan di Indonesia terbagi ke dalam kelompok atau kategori yang berbeda-beda dan sangat beragam. Sehingga, keberagaman ini sangat mempengaruhi budaya politik di Indonesia.

Budaya Politik Campuran atau Mixed Political Culture

Budaya politik partisipan di Indonesia sudah sangat terlihat. Tolak ukurnya adalah level partisipasi politik masyarakat pada aktivitas politik semakin tinggi, baik berupa tuntutan maupun dukungan terhadap pemerintah. Sebagian besar masyarakatnya sudah tersosialisasikan dengan baik dalam bidang politik.

Akan tetapi, masih ada masyarakat yang tidak berdaya dalam memengaruhi pembuatan kebijakan. Masyarakat ini didominasi oleh individu yang marginal atau terpinggirkan, masyarakat yang tingkat perekonomiannya masih rendah, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Oleh karena itu, budaya politik masyarakat Indonesia termasuk kategori budaya politik campuran atau mixed political culture antara budaya politik partisipan dan budaya politik kaula-parokial.

Budaya politik partisipan banyak terlihat di kota-kota besar, seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Palembang, Medan, dan kota metropolitan lainnya. Sedangkan budaya politik kaula-parokial masih ditemukan di daerah pedesaan atau terpencil.

Ikatan Kesukuan atau Primordial

Ikatan kesukuan atau primordial terhadap budaya daerah secara berlebihan terlihat masih mendominasi dan sangat kuat dalam kehidupan budaya politik Indonesia. Seperti, agama tertentu, suku bangsa dan ras, marga, serta sifat keaderahan.

Oleh karena itu, elit politik sering memanfaatkan ikatan kedaerahan ini untuk tujuan politiknya yaitu mendapatkan dukungan dalam pemilihan umum.

Sikap "bapakisme"

Budaya politik di Indonesia juga cenderung masih memperlihatkan sikap "bapakisme" yaitu sikap ABS atau asal bapak senang. Sementara, pejabat publik masih berorientasi kepada kekuasaan semata daripada pengabdian kepada masyarakat.

Sikap bapakisme diperparah dengan kondisi partai politik yang tidak lagi berdasar pada ideologi perjuangan politiknya, tetapi lebih bersifat pragmatis.

Pada akhirnya, rakyat selalu menjadi obyek politik dan kekuasaan, bukan subyek kekuasaan seperti yang diharapkan oleh demokrasi.

Referensi

• Budiardjo, Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
• Harnawansyah Fadhillah. 2020. Sistem Politik Indonesia. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
• Rusadi Kantaprawira. 1988. Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar. Bandung: CV Sinar Baru