Salin Artikel

PPKM Jawa-Bali, Pesawat Terbang Boleh Bawa 100 Persen Penumpang

Aturan ini ditegaskan dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 10 Tahun 2022 yang terbit pada Senin (14/2/2022).

Dilansir dari lembaran Inmendagri tersebut pada Selasa (15/2/2022), kapasitas penerbangan dengan maksimal 100 persen penumpang berlaku di daerah berstatus Level 1, Level 2 maupun Level 3.

Rincian aturannya berbunyi transportasi umum diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100 persen untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Sementara itu, di daerah yang menerapkan PPKM Level 1 transportasi umum baik kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online serta kendaraan sewa/rental juga dapat membawa penumpang dengan kapasitas 100 persen.

Namun, hal itu harus didukung dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Lalu di daerah dengan status PPKM Level 2 transportasi umum baik kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, kendaraan sewa/rental dapat membawa peumpang dengan pengaturan kapasitas maksimal 100 persen.

Terakhir, transportasi umum baik kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online serta kendaraan sewa/rental dapat mengangkut penumpang dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen.

Adapun dalam perpanjangan PPKM kali ini jumlah daerah dengan status PPKM Level 3 di Jawa-Bali sebanyak 66 daerah.

Lalu daerah berstatus PPKM Level 2 sebanyak 58 daerah.

Untuk daerah yang berada pada status PPKM Level 1 sebanyak 4 daerah.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/11290601/ppkm-jawa-bali-pesawat-terbang-boleh-bawa-100-persen-penumpang

Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke