Komnas HAM Minta BPN Menunda Pengukuran Lahan Milik Warga Wadas

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pengukuran lahan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ditunda.

Hal itu disampaikan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam keterangan tertulis, Rabu (9/2/2022).

“Komnas HAM meminta Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunda pengukuran lahan milik warga Desa Wadas yang sudah setuju untuk pengukuran,” tutur Beka.

Adapun pengukuran lahan dilakukan mulai Selasa (8/2/2022) hingga Kamis (10/2/2022) untuk menentukan lokasi penambangan material guna pembangunan Bendungan Bener.

Namun dalam prosesnya, pihak kepolisian yang bertugas melakukan pengawalan pengukuran lahan justru menangkap 64 warga Desa Wadas yang melakukan penolakan.

Menanggapi hal tersebut Beka mendesak agar pihak kepolisian segera melepaskan warga yang ditahan.

“Polres Purworejo diharap segera melepaskan warga yang ditahan di kantor Polres,” ucapnya.

Beka pun menegaskan pihak kepolisian untuk menarik anggotanya dari Desa Wadas.

“Polda Jawa Tengah menarik aparat yang bertugas di Desa Wadas dan melakukan evaluasi total pendekatan yang dilakukan serta memberi sanksi kepada petugas yang terbukti melakukan kekerasan pada warga,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP masuk ke Desa Wadas untuk mengawal petugas BPN melakukan pengukuran lahan.

Namun pengawalan itu berbuntut penangkapan pada setidaknya 64 warga Desa Wadas.

Sampai saat ini warga yang ditangkap masih ditahan di Polres Purworejo untuk dimintai keterangan.

Sementara itu Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol M Iqbal Alqudusy mengklaim penangkapan dilakukan karena sejumlah warga memprovokasi dengan menggunakan senjata tajam.

Sedangkan Siswanto (30) warga Desa Wadas menampik keterangan pihak kepolisian itu.

Ia mengatakan warga tak berniat menggunakan alat-alat pertanian itu untuk membuat kerusuhan.