Alasan PKS Tolak UU IKN: Cacat Formil-Materiil hingga Serampangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu membeberkan sejumlah alasan yang membuat partai tersebut menolak Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Syaikhu mengatakan, PKS menolak karena UU IKN bermasalah baik secara formil atau prosedural maupun meteriil atau substansial.

"PKS memandang bahwa RUU IKN dibahas secara tidak memadai, secara ugal-ugalan, secara serampangan dan secara asal-asal," ujar Syaikhu dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS 2022, Rabu (2/2/2022).

Menurut dia, pemerintah tidak seharusnya bersikap tergesa-gesa terkait rencana pemindahan ibu kota. Di sisi lain, presiden dan pemerintah seharusnya membuka ruang dialog dengan masyarakat sebelum mengambil keputusan itu.

Hal itu bertujuan agar masyarakat dapat memberikan kontribusi serta saran kepada pemerintah. Jika pemerintah memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan masukan masyarakat, dikhawatirkan kebijakan yang dibuat justru tidak bijak.

"Ini bukan sekadar properti, proyek properti, tetapi ini adalah mega proyek pembangunan peradaban bangsa," tegas mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu.

Dalam pemindahan ibu kota, imbuh dia, seluruh variabel penyertanya harus diperhitungkan. Mulai dari dampak ekonomi, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dampak terhadap lingkungan.

Menurutnya, sederet dampak inilah yang seharusnya diperhitungkan dengan matang dalam mengambil kebijakan pemindahan ibu kota.

"Banyak variabel yang harus dipertimbangkan, terlebih lagi kita hari ini masih sedang menghadapi gelombang ketiga Covid-19," ungkap Syaikhu.

Diberitakan, Fraksi PKS DPR menolak RUU IKN untuk dibawa dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna.

Penolakan itu dibacakan oleh anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama dalam rapat Pansus IKN, Selasa (18/1/2022) dini hari.

Suryadi mengungkapkan, alasan pihaknya menolak RUU IKN lantaran masih banyak substansi dan pandangan fraksi PKS yang belum terakomodasi dalam RUU tersebut.

"Maka Fraksi PKS DPR RI, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menolak Rancangan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya," kata Suryadi, Selasa.