Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Pendalaman itu dilakukan penyidik melalui pemeriksaan empat saksi. keempatnya yakni, seorang pegawai negeri sipil (PNS) Hendra Oktariza; Direktur CV Abimanyu Poetra Warman Adi Gustiawan; Direktur CV Radja Persada Muhammad Fahri; dan pegawai SPBU Ramadhan.

Keempatnya diperiksa penyidik sebagai saksi di kantor Satbrimobda Sumatera Selatan pada Senin (24/1/2022).

"Tim Penyidik masih terus mendalami terkait dugaan penerimaan sejumlah uang oleh tersangka DRA (Dodi Reza Alex Noerdin) dari berbagai pihak," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Selasa (25/1/2022).

Berdasarkan agenda pemeriksaan, KPK juga menjadwalkan Sri Eliza, ibunda dari Dodi Reza Alex Noerdin untuk diperiksa sebagai saksi.

Namun, Istri dari mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin itu tidak hadir dan meminta dijadwalkan ulang.

"Sri Eliza tidak hadir dan mengkonfirmasi untuk dilakukan penjadwalan ulang," tutur Ali.

Dalam penyidikan kasus ini, KPK juga menerima pengembalian sejumlah uang dari beberapa pihak yang diduga terkait dengan kasus suap proyek infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Uang yang dikembalikan itu, ujar Ali, kemudian disita sebagai barang bukti dalam perkara yang menjerat Dodi Reza Alex Noerdin tersebut.

"KPK juga menghimbau kepada pihak-pihak yang mengetahui adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka DRA agar dengan jujur menerangkan dihadapan tim Penyidik," kata Ali.

Dalam kasus itu, KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin, Herman Mayori, Kabid SDA/PPK (pejabat pembuat komitmen) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy sebagai tersangka.

Dodi diduga dijanjikan uang Rp 2,6 miliar oleh Suhandy supaya perusahaannya memenangkan tender empat proyek pekerjaan di Dinas PUPR Musi Banyuasin.

Pengaturan proyek di Kabupaten Muba untuk tahun 2021 tersebut dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021, dan Bantuan Keuangan provinsi (Bantuan Gubernur) kepada Dinas PUPR.

"Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari DRA (Dodi Reza Alex) kepada HM (Herman), EU (Eddi Umari) dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada 16 Oktober 2021.