Itong Isanini Tersangka Suap, KY Ungkap Laporan Pelanggaran Etik Hakim di Jatim Ranking Dua

Hal ini, disampaikan Komisioner Bidang Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi KY, Joko Sasmito usai Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Itong Isnaini Hidayat ditetapkan tersangka suap penanganan perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau kita melihat data, memang Jawa Timur ini termasuk (dalam) dua besar laporan (dugaan pelanggaran etik berdasarkan) pengaduan masyarakat," ujar Joko dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/1/2022).

"Selama ini memang biasanya yang menempati posisi pertama banyaknya laporan pengaduan masyarakat itu DKI Jakarta, Jatim, Sumut, Jabar, Jateng, dan sebagainya. Tetapi ini adalah laporan yang masuk," ucap dia.

Joko menjelaskan, setiap tahun Komisi Yudisial menerima ribuan laporan dugaan pelanggaran etik oleh hakim di seluruh Indonesia.

Laporan itu, ujar dia, dilakukan masyarakat baik secara langsung maupun tembusan kepada Komisi Yudisial.

Menurut Joko, laporan dugaan pelanggaran etik oleh hakim data pada tahun 2021 ke Komisi Yudisial ada sebanyak 2.465 laporan.

Jika dirinci, laporan dugaan pelanggaran etik itu 1.473 di antaranya dilaporkan langsung ke KY, sementara itu, 992 laporan merupakan tembusan kepada Komisi Yudisial.

"Setelah melalui hasil pemeriksaan melalui sidang panel dan pleno yang dinyatakan terbukti itu ada 97 hakim, yang dijatuhi sanksi ringan ada 71, sanksi sedang 18, sanksi berat 8," papar Joko.

"Memang Jatim itu selalu menempati urutan kedua banyaknya laporan pengaduan yang masuk, tetapi itu belum tentu semua dinyatakan terbukti," tutur dia.

Selain Itong, panitera pengganti PN Surabaya Hamdan dan pengacara PT Soyu Giri Primedika Hendro Kasiono, juga turut ditetapkan sebagai tersangka.

Diketahui, ketiga tersangka dalam perkara ini ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Rabu (19/1/2022).

Dalam kasus ini, KPK menduga para tersangka terlibat kongkalikong untuk mengurus perkara pembubaran PT PT Soyu Giri Primedika.

Hendro yang ditunjuk sebagai pengacara PT Soyu Giri Primedika diduga menghubungi Hamdan guna menawarkan uang jika hakim dalam persidangan memutuskan untuk membubarkan perusahaan kliennya.

Tujuannya, agar aset PT Soyu Giri Primedika senilai Rp 50 miliar bisa dibagi. Untuk menjalankan keinginan itu, KPK menduga Hendro dan PT Soyu Giri Primedika telah menyiapkan dana senilai Rp 1,3 miliar.

Dana itu akan dialokasikan untuk memberi suap para hakim mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung (MA).

Itong sebagai hakim di tingkat pertama diduga menyetujui tawaran itu. Kemudian Hendro bermaksud memberi uang muka senilai Rp 140 juta pada Itong melalui Hamdan.

Saat menyerahkan uang itu dilakukan, KPK melakukan tangkap tangan pada keduanya dan melanjutkan penangkapan pada Itong.