Salin Artikel

Ke Kejagung, Erick Thohir Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Indonesia

Erick tiba di Gedung Kejagung sekitar pukul 11.30 WIB. Ia kemudian memasuki ruangan Gedung Tindak Pidana Khusus Kejagung.

Kedatangan Erick berkaitan dengan pelaporan dugaan korupsi di lingkungan PT Garuda Indonesia Tbk mengenai pengadaan dengan mekanisme sewa pesawat ATR 72 seri 600.

"Ini yang tentu juga kita serahkan bukti-bukti audit investigasi, jadi bukan tuduhan," ujar Erick di Gedung Kejagung, Selasa.

Erick mengatakan bahwa sebelum pelaporan ini sudah dilakukan investigasi.

Dari hasil investigasi ini didapatkan data-data valid mengenai adanya dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat ATR 72 seri 600.

"Garuda ini sedang tahap restrukturisasi tetapi yang sudah kita ketahui juga secara data-data valid memang dalam proses pengadaan pesawat terbangnya, leasing-nya itu ada indikasi korupsi dengan merek yang berbeda-beda," kata Erick.

Erick menambahkan bahwa pelaporan ini adalah program besar untuk membersihkan BUMN.

Sebelumnya, Kementerian BUMN juga telah bersinergi dengan Kejagung dalam membereskan permasalahan Asabri dan Jiwasraya.

"Ini bukan berarti kita mengambil sebuah permasalahan satu per satu, tidak, tapi ini program besar yang kita sepakati sejak awal tahun," imbuh dia.

DIberitakan, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Supardi menyebutkan, pihaknya tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Garuda Indonesia.

Supardi menyebutkan bahwa perkara yang tengah diselidiki terkait dengan leasing atau penyewaan pesawat oleh maskapai itu.

"Iya (selidiki) soal sewa pesawat," kata Supardi saat dikonfirmasi, Kamis (30/12/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/11/13025921/ke-kejagung-erick-thohir-laporkan-dugaan-korupsi-pengadaan-pesawat-garuda

Terkini Lainnya

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke