Anggota DPR: Kalau Menkumham Usul RUU Perampasan Aset, Banyak Fraksi Setuju

Menurutnya, semua pihak perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa pada dasarnya, DPR tidak pernah menolak kehadiran atau penyusunan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.

"Setahu saya, DPR atau Baleg tidak pernah menolak RUU Perampasan Aset. Kalau diajukan pemerintah, biasanya kita setujui saja," kata Taufik saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/12/2021).

Jika diajukan pemerintah, kata Taufik, biasanya DPR atau Baleg akan mendiskusikan terkait beban legislasinya, apakah realistis atau tidak.

Kemudian, akan didiskusikan terkait siapa yang lebih tepat menjadi pengusul RUU tersebut, bisa DPR atau pun pemerintah.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Tobas ini menilai bahwa seluruh fraksi justru akan setuju untuk membahas RUU Perampasan Aset apabila diusulkan pemerintah dalam hal ini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly selaku perwakilan pemerintah ke DPR.

"Kalau kemarin, oleh Menkumham diusulkan, saya yakin, banyak fraksi yang setuju," imbuh Tobas.

Hanya saja, kenyataannya adalah pada rapat penetapan penyusunan RUU Prolegnas Prioritas, RUU Perampasan Aset justru tak diajukan oleh Yasonna.

Diketahui, dalam rapat yang digelar pada Senin (6/12/2021) itu, Baleg menetapkan 40 RUU masuk daftar Prolegnas Prioritas 2022.

Rapat yang dihadiri oleh Menkumham Yasonna itu justru tak memasukkan RUU Perampasan Aset, baik melalui usulan DPR, usulan Pemerintah, usulan DPD, maupun daftar RUU Kumulatif Terbuka.

Sementara itu, Tobas mengeklaim bahwa RUU Perampasan Aset termasuk yang diusulkan oleh Fraksi Nasdem pada akhir 2019.

"Di awal penyusunan Prolegnas di akhir tahun 2019, RUU Perampasan Aset termasuk yang diusulkan Fraksi Nasdem," ucapnya.

Namun, kata Tobas, karena sudah menjadi usulan pemerintah bahwa RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas 2020-2024, maka Fraksi Nasdem mendukung keputusan tersebut.

Meski demikian, dia mengaku tetap optimistis RUU Perampasan Aset dapat dirampungkan. Salah satu caranya adalah dengan keseriusan pemerintah mengajukan usulan RUU tersebut sebagai Prolegnas Prioritas sesuai mekanisme yang berlaku.

"Jika memang diajukan pemerintah, tentu Baleg DPR akan membahasnya bersama pemerintah," tegas Tobas.

Diketahui, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana kembali tak masuk daftar Prolegnas Prioritas 2022.

Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo akan kembali mengajukan RUU itu ke DPR. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Mahfud mengatakan, langkah ini bakal diambil setelah DPR tak memasukkan RUU Perampasan Aset dalam daftar Prolegnas Prioritas 2022.

"(Presiden) menyatakan akan mengajukan itu dan kami mohon pengertianlah agar nanti DPR menganggap ini penting dalam rangka pemberantasan korupsi agar negara ini bisa selamat," ujar Mahfud, dikutip dari siaran YouTube Kemenko Polhukam, Selasa (14/12/2021).