Salin Artikel

Tanggapi Pidato Jokowi di Hakordia, ICW: Yang Harus Berbenah adalah Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pidato Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, pihak pertama yang mesti berbenah terkait pemberantasan korupsi adalah Jokowi.

“Pihak pertama yang harus sadar dan berbenah karena pemberantasan korupsi belum membaik adalah Presiden Joko Widodo sendiri,” sebut Kurnia dalam keterangan tertulis, Jumat (10/12/2021).

Menurut dia, masalah penegakan hukum pemberantasan korupsi adalah tidak jelasnya sikap Jokowi terhadap persoalan ini.

Kurnia pun mencontohkan saat Jokowi berpidato soal memberikan dukungan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

“Bagi ICW, pernyataan itu tidak sesuai dengan realita hari ini. Faktanya RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022,” tutur dia.

Kurnia pun menyesalkan dalam pidatonya Jokowi tak menyinggung berbagai kegaduhan publik akibat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu yang menjadi perhatian publik terkait penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berakhir dengan pemberhentian 57 pegawai lembaga antirasuah itu.

“Presiden harus menegur pimpinan KPK. Sebab, akibat kegaduhan tak berkesudahan itu, roda kerja KPK terganggu dan capaiannya juga jauh dari kata ideal, terutama dalam lingkup penindakan,” imbuhnya.

Diketahui Jokowi menyinggung beberapa hal dalam pidatonya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).

Pertama, Jokowi meminta aparat penegak hukum tak cepat puas pada kinerja pemberantasan korupsi.

Kedua, ia tak ingin pemberantasan korupsi hanya fokus pada penanganan, Jokowi menyebut upaya pencegahan lebih penting dilakukan.

Ketiga, Jokowi menekankan agar pemulihan aset dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus diutamakan dalam penindakan korupsi.

Keempat, Jokowi mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset. Ia ingin penyusunan RUU itu selesai tahun depan.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/10/12053001/tanggapi-pidato-jokowi-di-hakordia-icw-yang-harus-berbenah-adalah-presiden

Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke