Salin Artikel

Sudah 44,7 Persen dari Sasaran Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Terima Dosis Lengkap

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Reisa Brotoasmoro mengatakan, saat ini sudah 44,7 persen dari sasaran vaksinasi Covid-19 yang menerima vaksinasi Covid-19 dosis lengkap.

Meski demikian, dia menegaskan, capaian itu harus ditingkatkan hingga 70 persen pada akhir tahun ini.

"Saat ini sudah 44,7 persen dari 208 juta sasaran vaksinasi Covid-19 yang telah disuntik lengkap. Tapi target kita adalah meningkatkan capaian ini sampai dengan 70 persen pada 31 Desember 2021," ujar Reisa dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/11/2021).

Saat ini, lanjut dia, vaksin Covid-19 yang sudah diterima Indonesia hampir mencapai 360 juta.

Pemerintah pun memastikan ke depannya vaksin yang datang akan terus bertambah. Oleh karenanya, Reisa mengajak masyarakat segera menjalani vaksinasi.

"Segeralah divaksin bagi yang belum dan lengkapilah bagi mereka yang baru menerima satu dosis vaksin," tutur Reisa.

Selain itu, Reisa juga meminta agar pemerintah daerah memastikan cakupan vaksinasi pada lansia ditingkatkan di semua provinsi dan kabupaten/kota yang cakupannya masih rendah.

Dia mengingatkan, vaksin Covid-19 terbukti dapat menekan angka kematian dan perawatan di RS hingga turun drastis sejak dilakukannya vaksinasi secara gencar di seluruh dunia.

Reisa menambahkan, Badan Kesehatan Dunia (WHO) pun telah menjelaskan bahwa fungsi vaksin Covid-19 tidak diukur dengan efikasi saja.

"Melainkan juga dari kemampuan vaksin memberikan memori kepada sel tubuh kita untuk selalu membangun benteng pertahanan atau imunitas setiap kali virus yang sama bisa masuk dan datang menyerang kita," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/26/19343401/sudah-447-persen-dari-sasaran-vaksinasi-covid-19-di-indonesia-terima-dosis

Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke