Salin Artikel

Pimpinan Komisi II Harap Rapat Konsultasi Terkait Jadwal Pemilu Digelar Sebelum Reses

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim berharap, rapat konsultasi penetapan jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dapat dilakukan sebelum masa reses Desember 2021.

Tujuannya, agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera memutuskan jadwal resmi pemungutan suara.

"Saya berharap, sebelum masuk masa reses pertengahan Desember nanti, sudah bisa dijadwalkan rapat," kata Luqman dalam keterangannya, Rabu (24/11/2021).

Politikus PKB itu mengatakan, hingga kini belum ada jadwal rapat kerja (raker) atau pun rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kemendagri dan DKPP terkait jadwal Pemilu 2024.

Ia juga berharap, rapat Komisi II terkait jadwal pemilu itu dapat dihadiri baik pemerintah, maupun para penyelenggara Pemilu.

"Sehingga KPU, sesuai kewenangan yang diberikan UU, dapat segera memutuskan dan mengumumkan tanggal pemilu 2024," jelasnya.

Lebih lanjut, Luqman mengaku sudah mendengar kabar bahwa KPU telah berkonsultasi dengan Presiden terkait persiapan Pemilu 2024. Ada tigahal yang dibahas dalam pertemuan itu.

Pertama, Presiden telah memahim rencana tahapan dan jadwal Pemilu 2024 yang disusun KPU, di mana tanggal pemungutan suara akan jatuh pada 21 Februari 2024.

Kedua, Presiden meminta KPU agar menyusun anggaran tahapan dan jadwal Pemilu 2024 dengan efisien, mengingat ketertabasan keuangan negara akibat pandemi covid-19.

Berikutnya, lanjut Luqman, berkembang pemikiran untuk memajukan Pilkada serentak 2024 dari November ke September 2024.

"Pertimbangan utamanya, agar tidak ada lagi transisi kepemimpinan daerah melalui penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah," jelasnya.

"Untuk memajukan Pilkada dari bulan November, tentu perlu ditindaklanjuti dengan revisi terbatas UU Pilkada atau dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu)," tambah dia.

Luqman mengaku gembira mendengar kabar tersebut.

Ia pun mengatakan, PKB sejak semula memiliki pendapat yang sama dengan PDI Perjuangan dan beberapa Fraksi lain, bahwa hari pemungutan suara 2024 lebih tepat dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024.

Adapun tanggal tersebut sebagaimana yang diusulkan KPU.

"Tentu PKB memiliki banyak pertimbangan, utamanya adalah agar pemilu 2024 sungguh-sungguh bisa menjadi sarana konstitusional bagi rakyat menggunakan kedaulatannya atas negara ini untuk membentuk pemerintahan," pungkasnya.

Diketahui, hingga kini jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 belum kunjung diputuskan oleh KPU.

Hal ini karena masih adanya perdebatan antara KPU, Pemerintah dan Komisi II DPR mengenai kesepakatan jadwal pemungutan suara.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/24/15193431/pimpinan-komisi-ii-harap-rapat-konsultasi-terkait-jadwal-pemilu-digelar

Terkini Lainnya

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke