Salin Artikel

[POPULER NASIONAL] Andi Mallarangeng Kritik Pertemuan Megawati dan Prabowo di Istana | KSAD Ingin Babinsa Tahu Semua Informasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita populer nasional diawali dari Pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu (17/11/2021).

Pertemuan itu mendapat kritik dari Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng.

Andi mengkritik pertemuan tersebut karena berlangsung di Istana. Menurut dia pertemuan politik seperti itu tidak etis dilangsungkan di Istana yang merupakan tempat membahas urusan kenegaraan.

Artikel yang berisikan kritik Andi terhadap pertemuan kedua ketua umum partai itu pun ramai dibaca sehingga menjadi berita terpopuler nasional.

Berikutnya, pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang menginginkan Babinsa mengetahui segala informasi pun ramai dibaca.

Artikel yang berisikan potongan wawancara Dudung itu pun masuk ke dalam deretan berita populer nasional.

Berikut paparannya:

1. Andi Mallarangeng Kritik Pertemuan Megawati dan Prabowo di Istana 

Eks Juru Bicara Presiden era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Andi Mallarangeng mengatakan, pertemuan politik kepartaian sebaiknya tidak dilakukan di Istana Kepresidenan.

Menurut Andi, SBY tidak pernah menggelar pertemuan partai politik di Istana Negara ataupun Istana Merdeka pada saat SBY menjabat sebagai kepala negara.

"Kalau di zaman Pak SBY, kegiatan politik kepartaian biasanya dilakukan di Cikeas," kata Andi saat dihubungi Kompas.com, pekan lalu (18/11/2021).

Selengkapnya baca juga: Pertemuan Politik Prabowo-Megawati-Puan, Andi Mallarangeng Pertanyakan Kenapa di Istana

2. KSAD Ingin Babinsa Tahu Semua Informasi

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman meminta seluruh prajurit peka terhadap informasi yang menyangkut perkembangan kelompok ekstrem kanan dan kiri yang menjurus melakukan tindakan radikalisme.

Berdasarkan pemberitaan Kompas.id yang berjudul "KSAD Jenderal TNI Dudung: Saya Tidak Mau Dibawa-bawa ke Politik", Dudung mengatakan bahwa langkah antisipasi juga berlaku bagi prajurit TNI AD di level akar rumput seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa).

"Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para Babinsa itu harus tahu, jarum jatuh pun dia harus tahu," ujar Dudung, dikutip dari Kompas.id, Jumat (19/11/2021).

Selengkapnya baca juga: KSAD Dudung: Seperti Zaman Pak Soeharto Dulu, Babinsa Harus Tahu Informasi, Jarum Jatuh Pun Tahu

 

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/23/06300071/-populer-nasional-andi-mallarangeng-kritik-pertemuan-megawati-dan-prabowo-di

Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke