Salin Artikel

Kriteria Calon Ketum PBNU, Ulil: Hormati Kelompok Minoritas dan Kemajemukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah nama digadang-gadang untuk maju sebagai calon Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2021-2026.

Saat ini, ada dua tokoh yang dinilai sebagai calon kuat yakni Said Aqil Siradj dan Yahya Cholil Staquf.

Intelektual muda NU Ulil Abshar Abdalla mengatakan, ada dua kriteria yang perlu dimiliki para calon Ketum PBNU.

Sosok tersebut harus sejalan dengan pemikiran atau visi misi yang digagas oleh tokoh NU, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Persyaratan yang enggak tertulis, tapi semua orang tahu. Misalnya, kalau pimpin PBNU itu, sekarang ini, visi misinya enggak jauh-jauh dari Gus Dur," kata Ulil, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/11/2021).

Ulil menjelaskan, sosok yang akan menduduki jabatan Ketum PBNU harus mengakomodasi visi misi terkait keagamaan dan politik.

Adapun visi misi keagamaan diwujudkan Gus Dur dengan cara menghormati kelompok minoritas.

"Enggak mungkin NU dipimpin oleh orang yang anti-kelompok minoritas, yang pandangan keagamaannya tidak toleran, intoleran," jelas Ulil.

Sementara itu terkait visi politik, sosok calon Ketum PBNU harus mengedepankan politik kebangsaan.

Politik yang demikian, menurut Ulil, tepat diterapkan di Indonesia sebagai negara majemuk.

"(PBNU) harus dipimpin oleh sosok yang (memiliki) visi politik kebangsaan, yang mendukung kemajemukan Indonesia. Enggak mungkin visinya membuat Indonesia negara syariah," imbuh dia.

Menurut Ulil, kriteria ideal itu yang akan dipertimbangkan oleh Muktamirin atau para peserta Muktamar NU untuk memilih Ketum PBNU.

Ia enggan menyebut salah satu tokoh di antara dua calon yang dinilai cocok sebagai Ketum PBNU.

"Tapi, calonnya menurut saya yang kuat ya hanya dua saja, Kiai Said dan Kiai Yahya," pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/18/19471321/kriteria-calon-ketum-pbnu-ulil-hormati-kelompok-minoritas-dan-kemajemukan

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke