Langkah Andika Perkasa Jadi Panglima TNI Tinggal Menunggu Dilantik Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menjadi panglima TNI kini tinggal menunggu pelantikan oleh Presiden Joko Widodo.

Pada Senin (8/11/2021), rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Andika menjadi panglima TNI, menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun.

Selain menyetujui Andika sebagai panglima TNI, rapat paripurna juga menyetujui pemberhentian dengan hormat terhadap Hadi sebagai panglima TNI.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pihaknya akan segera mengirim surat persetujuan panglima baru TNI kepada Presiden Joko Widodo.

Setelah mendapat persetujuan dari DPR, tahap selanjutnya yakni pelantikan oleh presiden. Ditemui seusai rapat paripruna, Andika mengaku belum tahu kapan akan dilantik oleh Jokowi.

"Saya belum dikasih tahu, belum dikasih tahu sampai sekarang," kata Andika, Senin.

Karena belum resmi dilantik pula, Andika enggan menjawab pertanyaan seputar sejumlah isu, misalnya soal harapan terhadap calon KSAD yang akan menggantikan dirinya.

"Pokoknya nanti setelah ada resminya dulu, baru (dijawab). Saya tidak mau mendahului, karena nanti disangka ge-er dan bukan kewenangan saya," kata dia.

Terpisah, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan, hingga kini belum ada jadwal pelantikan Andika sebagai panglima TNI karena pihaknya belum menerima surat persetujuan dari DPR.

Menurut Faldo, masih ada waktu untuk melantik panglima baru sebelum Hadi resmi memasuki usia pensiun pada 1 Desember 2021 mendatang.

"Surat dari DPR juga belum masuk. Kami masih menunggu. Semuanya cukup waktu untuk melakukan upacara serah terima jabatan, sebagaimana tradisi di tubuh TNI," ujar Faldo.

Pekerjaan rumah menanti

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menilai, sedikitnya ada tiga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Andika setelah resmi menjadi panglima TNI.

"Pertama, tugas menjaga kedaulatan NKRI, khususnya di wilayah perbatasan yang sedang memanas, seperti di Laut Natuna Utara, perbatasan Papua dengan Papua Nugini. Dua wilayah ini menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia dan internasional," kata Sukamta.

Menurut Sukamta, TNI ke depannya harus melakukan langkah taktis, strategis, dan humanis dalam menyelesaikan persoalan itu.

Selanjutnya, terkait pertahanan siber dan bawah laut yang berulang kali bobol dalam beberapa tahun terakhir.

"Hacker membobol situs-situs pemerintah, mengambil data-data strategis negara. Sedangkan seaglider memetakan bawah laut Indonesia dengan beragam potensi lautannya. Panglima TNI yang baru harus punya strategi dan solusi menangani masalah-masalah ini," kata Sukamta.

Ketiga, anggota Komisi I ini menilai, Andika perlu meningkatkan kapasitas, kualitas, profesionalitas, dan kesejahteraan anggota TNI. Ia berpendapat, kesejahteraan yang memadai dapat meningkatkan kualitas anggota TNI.

"Jangan ada lagi berita-berita tentang kondisi memprihatinkan anggota TNI beserta alutsista (alat utama sistem persenjataan)-nya yang tengah berjuang di garda depan pertahanan negara," kata dia.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, Andika mampu mengoordinasikan semua kekuatan angkatan bersenjata dalam menjaga pertahanan negara.

Ia meyakini, pengalaman Andika sebagai KSAD merupakan bekal yang sangat berharga bagi Andika menjadi panglima TNI.

"Kemampuan itulah yang saya kira akan kita lihat pada hari-hari mendatang dan saya percaya jenderal andika bisa melaksanakan tugas itu dengan baik dan benar untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Muzani.

Adapun Puan berharap, program yang diusung Andika sebagai panglima TNI dapat terlaksana meski masa jabatan relatif singkat, yakni selama 13 bulan.

Sebab, Andika akan pensiun pada 1 Januari 2023 mendatang.

"Ini akan menjadi tantangan bagi Jenderal Andika Perkasa untuk mewujudkan program-programnya untuk membawa TNI menjadi kekuatan pertahanan yang unggul dan hebat sebelum memasuki masa pensiun nanti,” kata politisi PDI-P itu.