Salin Artikel

Cerita Luhut Saat Indonesia Belum Punya Fasilitas PCR di Tengah Pandemi Covid-19

Dia menyebut kondisi tersebut sangat sulit karena Indonesia juga tidak memiliki reagen sebagai penunjang tes PCR.

Dia mengharapkan agar industri alat kesehatan ke depannya bisa diadakan di dalam negeri agar kondisi seperti itu tidak terulang lagi.

"Jangan terjadi seperti kemarin PCR kita tidak punya, reagen-nya kita juga tak punya, alatnya sangat terbatas. Sehingga kita benar-benar kesulitan waktu itu," ujar Luhut dalam sambutan secara virtual pada acara Forum Ketahanan dan Kemandirian Industri Sediaan Farmasi yang ditayangkan YouTube Kementerian Kesehatan, Senin (8/11/2021).

Dia lalu menyinggung kondisi negara-negara di dunia yang saat ini sudah mengandalkan produk dalam negeri mereka untuk alat kesehatan, obat, maupun vaksin.

Berkaca dari dua hal tersebut, menurutnya saat ini pemerintah telah memutuskan bahwa harus membeli barang hasil industri kesehatan dalam negeri.

"Sekali lagi ini utuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor, yang kalau terjadi masalah seperti kemarin kita tidak menjadi kesulitan," ungkap Luhut.

"Kita sudah mengalami betapa pahitnya kalau kemandirian kesehatan ini tidak ada. Khususnya menghadapi keadaan seperti Covid-19," katanya.

Apalagi ketika varian Delta menyerang India dan China. Dua negara tempat Indonesia mengimpor alat kesehatan dan vaksin pun seolah tutup mata terhadap perjanjian dan permintaan Indonesia.

"Pengalaman yang paling pahit ini, adalah saat India terkena gelombang varian delta dan China melaksanakan vaksinasi secara masif, sehingga kita sulit memperoleh suplai vaksin meskipun sudah ada perjanjian penjadwalan pengiriman vaksin Covid-19," katanya.

"Sehingga kita harus membangun industri dalam negeri untuk menangani sektor kesehatan ini. Tak bisa hanya mengandalkan suplai dari luar Kalau ke depannya pandemi ini terjadi lagi kita tidak keteteran seperti kemarin. Produksi dalam negeri akan menjadi prioritas kita," jelas Luhut.

Luhut melanjutkan, Presiden Joko Widodo telah memintanya bersama sejumlah menteri terkait untuk membawa industri obat, vaksin dan alat kesehatan agar bisa diproduksi di Indonesia.

Oleh karenanya, baru-baru ini Luhut bertemu dengan perwakilan sejumlah perusahaan farmasi, antara lain Merck, Pfizer dan Johnson n Johnson.

"Kami mengundang mereka utuk berinvestasi di Indonesia di dalam bidang farmasi. Terutama (investasi) untuk obat dan vaksin (Covid-19) yang utamanya dibutuhkan dalam jumlah besar di Indonesia," ujar Luhut.

"Dan itu mendapat respons yang baik dan sekarang pembicaraan kita sudah pada tahap-tahap yang berlanjut," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/08/15083191/cerita-luhut-saat-indonesia-belum-punya-fasilitas-pcr-di-tengah-pandemi

Terkini Lainnya

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke