Mahfud Beri Pembekalan di Apel Terpusat yang Dipimpin Jenderal Andika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan pembekalan kepada komandan korem hingga komandan distrik militer se-Indonesia dalam apel terpusat yang dipimpin KSAD Jenderal Andika Perkasa, di Mabesad, Jakarta, Kamis (4/11/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud menyampaikan apresiasi kepada Andika dan seluruh prajurit TNI AD. Ia mengatakan bahwa TNI secara umum sudah melaksanakan tugas sesuai dengan pesan sejarah dan amanat konstitusi.

"Termasuk membantu penanganan Covid-19 sehingga kebijakan pemerintah efektif dan sekarang masuk level 1 dan 5 besar terbaik dari 215 negara," kata Mahfud, di hadapan para petinggi TNI AD, Danrem dan Dandim se-Indonesia, Kamis.

Mahfud juga menyampaikan apresiasi kepada TNI yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan PON XX 2020 Papua dan Peparnas XVI 2020 Papua, serta responsif dalam penanganan kasus HAM yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam.

Mahfud juga menyampaikan berkaitan dengan langkah pemerintah dalam melakukan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai, tanpa kekerasan dan tanpa senjata di Papua.

"Kebijakan ini, dalam tataran teknisnya antara lain afirmasi berupa dana otonomi khusus, hingga afirmasi di bidang politik dan pendidikan, " kata Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini.

Terkait kebijakan penanganan terhadap kelompok separatis, Mahfud mengatakan bahwa secara politik dilakukan dengan dialog, secara klandestin dilakukan operasi politik, operasi intelijen dan operasi teritorial.  

"Terkait kelompok kriminal yang bersenjata maka dilakukan penegakan hukum dengan menggunakan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," kata Mahfud.

"Di mana tindakan terorisme dikaitan dengan nama kelompok dan nama pemimpin seperti Egianus Kagoya, Lekagak Telenggen, Militer Murib, Germanius Elobo, Sabinus Waker dan tidak dikaitan dengan nama Papua," sambung Mahfud.

Mahfud juga mengingatkan agar TNI tetap menjaga netralitasnya di tengah  memanasnya suhu politik menjelang tahun 2024, yajni Pemilu dan pelaksanaan KTT G20 dalam waktu dekat.

"Suhu politik menjelang 2024 didahului keketuaan Indonesia di G20 dan penyelenggaraan KTT G20 yang kegiatannya mulai akhir tahun ini yakni Desember 2021 hingga pelaksanaan KTT nanti di penghujung tahun 2022, agar benar-benar diantisipasi kerawanan politik dan keamanan," imbuh Mahfud.