Kemenag Terus Siapkan Skema Keberangkatan Umrah Satu Pintu

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) terus menyiapkan skema keberangkatan umrah 1443 Hijriah/2022 satu pintu melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus, M Noer Alya Fitra mengatakan, skema tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan.

Serta memastikan kesehatan, keamanan, dan keselamatan jemaah umrah yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19.

Kata Noer, asrama haji nantinya akan menjadi titik awal keberangkatan jemaah umrah.

"Jemaah umrah harus sudah clear di asrama haji, baik dari sisi kelengkapan dokumen perjalanan maupun kesehatannya," kata Noer dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (4/11/2021).

Ia menambahkan, pihaknya bersama Kementerian Kesehatan juga sudah menyiapkan regulasi teknis pelayanan kesehatan bagi jemaah umrah.

Adapun yang dipersiapkan antara lain adalah terkait data sertifikat vaksin serta integrasi Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) dengan PeduliLindungi.

"Kami juga akan segera membahas tentang data jemaah umrah yang harus disinkronisasi bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil," ujar dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelengaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief memastikan persiapan dilakukan secara profesional, inklusif, terbuka dan tidak diskriminatif.

"Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mendorong percepatan persiapan ibadah haji dan umrah 1443 Hijriah secara profesional, terbuka, inklusif, dan tidak diskriminatif," kata Hilman melalui keterangan tertulis, Senin (1/11/2021).

Hilman menuturkan, Menteri Agama juga meminta persiapan dilakukan dengan sigap dan cermat, baik terkait jemaah, Panitia Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), protokol kesehatan hingga persiapan lainnya.

Ia mengatakan, keterbukaan dan profesionalitas merupakan hal penting, karena ibadah haji dan umrah menjadi ajang silaturahim antar umat Islam dari berbagai latar belakang.

"Arahan Menag jelas dan tegas, pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus lebih inklusif karena ibadah ini milik semua umat Islam Indonesia dari berbagai kalangan," ujarnya.

"Tanpa ada diskriminasi dan perbedaan, baik prioritas jemaah, penyelenggara maupun para pembimbing haji dan umrah," ucap dia.