Berapa Harga Menginap di Hotel Mewah yang Digunakan KPK untuk Rapat Kerja?

Sejauh ini belum diketahui detail berapa anggaran yang digunakan lembaga antirasuah itu untuk menggelar raker di hotel mewah bintang lima tersebut.

Kompas.com telah berupaya menanyakan anggaran yang dikeluarkan KPK hingga jumlah peserta raker itu kepada Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa dan Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri,

Namun hingga berita ini ditulis, keduanya belum memberikan tanggapan.

Raker yang dilakukan di hotel bintang lima ini dianggap tidak mencerminkan KPK yang selama ini dikenal dengan kampanya gaya hidup sederhana. Sebab, salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah gaya hidup mewah.

Lalu berapa harga menginap di hotel tersebut?

Jika dilihat dari situs pemesanan Hotel seperti Traveloka, kisaran harga menginap di Sheraton Mustika, Yogyakarta dengan kamar deluxe twin dan balkon atau kamar deluxe king dan balkon seharga Rp 1.040.600 per malam.

Harga rata-rata kamar double dengan pemandangan taman dan balkon sebesar Rp 1.372.140 per malam, kamar twin dan balkon Rp 1.585.100 per malam, dan kamar suite king dengan akses club Rp 1.948.100 per malam.

Dalam situs itu, harga tertinggi kamar di hotel tersebut yakni suite double royal dengan pemandangan gunung sebesar Rp 9.510.600.

Sedangkan, jika dilihat dari situs resmi www.marriott.com, harga menginap di Hotel Sheraton Mustika lebih murah.

Kamar deluxe king dengan balkon dan deluxe twin dengan balkon berkisar Rp 860.000 per malam. Sedangkan, kamar grand deluxe dengan akses club dan balkon seharga Rp 1.004.000 per malam.

Kemudian, kamar dengan akses Lagoon dan balkon seharga Rp 1.210.000 dan harga termahal kamar yang tersedia yakni junior suite, dengan akses club dan balkon seharga Rp 1.410.000 per malam.

KPK hingga saat ini belum memberikan penjelasan soal berapa kamar yang digunakan atau apakah ruang apa saja yang digunakan dalam rapat ini.

Dalih KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sebelumnya menjelaskan, KPK merupakan bagian dari struktur pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kenapa harus jauh-jauh dilakukan di Yogya? Perlu diketahui, kami ini bagian dari struktur kewarganegaraan yang menggunakan APBN," ujar Ghufron di lokasi raker, Jumat (28/10/2021).

Ghufron menyampaikan, fungsi dari APBN adalah distribusi. Sehingga uang yang dikumpulkan dari rakyat harus juga didistribusikan seluas-luasnya kepada rakyat.

"Kalau kemudian hanya kami belanjakan di Jakarta, maka kemudian daerah-daerah tidak akan kemudian mampu menyerap atau menggunakannya. Oleh karena itu kami selenggarakan di Yogyakarta," tuturnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, pemerintah mempunyai program penyelamatan ekonomi nasional dalam penanganan pandemi Covid-19. Salah satu sektor yang didorong yakni pariwisata.

"Saya kira Yogya menjadi salah satu tempat tujuan wisata. Ini menjadi pertimbangan kami memutuskan kegiatan dilakukan Yogya, sekali lagi ini rencana kerja yang sudah kami susun jauh-jauh hari, bukan dadakan," kata dia.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri memastikan seluruh pembiayaannya sesuai dengan Standar Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI.

"KPK berharap hasil dari rapat ini bisa segera diimplemetasikan dalam tugas-tugas yang bersifat strategis maupun rutin ke depannya oleh unit-unit kerja di kedeputian maupun kesetjenan," ucap Firli.

"Sehingga dengan regulasi yang kuat dan struktur organisasi yang tepat, insan KPK dapat terus fokus dalam upaya untuk mewujudkan tujuan kinerja pemberantasan korupsi," tutur dia.