Salin Artikel

Lewat "Indeks Kualitas Kebijakan", LAN Berupaya Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

KOMPAS.com – Deputi Kajian dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tri Widodo mengatakan, pihaknya berupaya meningkatkan perbaikan hulu kebijakan pemerintah lewat "Indeks Kualitas Kebijakan" (IKK).

“Sejak 2016, LAN menginisiasi pengembangan IKK dengan semudah dan sepraktis mungkin agar dapat digunakan pemerintah dalam kegiatan sehari-hari dalam menyusun kebijakan dan melayani masyarakat,” imbuhnya seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (19/10/2021).

Untuk diketahui, IKK merupakan instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah yang dilihat dari proses pembuatan kebijakan, pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan evaluasi.

Dalam kesempatan tersebut, Tri menjelaskan, pemerintah harus menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan indeks daya saing pada era persaingan, termasuk bagaimana reformasi birokrasi (RB) bisa berjalan secara berkesinambungan.

“Apabila reformasi birokrasi berjalan berkesinambungan, kualitas kebijakan di Indonesia pun semakin meningkat,” katanya dalam acara "Kick Off Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2021", melalui zoom meeting, Senin (18/10/2021).

Pemerintah sendiri hingga saat ini sudah banyak melakukan upaya di semua sektor pembangunan guna memperbaiki kualitas kebijakan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017. Inpres ini menyebutkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan harus disertai analisa dampak kebijakan, termasuk analisa resiko dan konsultasi publik sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Inpres tersebut, LAN juga menerbitkan instrumen pengukuran IKK sebagai salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi (RB) terkait program atau area perubahan penataan peraturan perundang-undangan atau deregulasi kebijakan.

Aturan itu diterbitkan LAN berdasarkan Surat Edaran (SE) Kepala LAN Nomor: 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang pedoman pengukuran kualitas kebijakan.

“Instrumen ini diterbitkan sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024,” ucap Tri.

Dalam peraturan Menteri PAN dan RB, kata dia, juga disebutkan bahwa IKK menjadi salah satu komponen dari indeks reformasi birokrasi.

Oleh karenanya, Tri menjelaskan, pihaknya berencana untuk melakukan survei IKK pada 2021.

Dari hasil survei IKK 2021 nantinya, kata dia, akan digunakan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/D) dalam mengembangkan strategi peningkatan kualitas kebijakan.

Tak hanya itu, sebut Tri, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) juga dapat menggunakan hasil pengukuran sesuai instrumen IKK untuk mengisi indeks reformasi birokrasi di instansi masing-masing.

“Survei IKK 2021 bukanlah sebuah beban, tetapi merupakan upaya kami untuk membantu bapak dan ibu mengenali kelemahan-kelemahan dalam penyusunan kebijakan,” ujar Tri.

Untuk itu, imbuh dia, dibutuhkan kerja sama dari seluruh instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, dan pemda sebagai syarat utama dalam mendukung pengukuran indeks kualitas kebijakan.

Peran penting kebijakan publik

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) Erwan Agus Purwanto mengatakan, ada tiga peran penting kebijakan publik.

Pertama, kata dia, sebagai alat atau instrumen untuk memecahkan masalah masyarakat atau publik yang tidak dapat dipecahkan sendiri-sendiri.

Kedua, kebijakan publik memiliki makna transformatif. Dalam pemecahan masalah publik, masyarakat akan diajak bertransformasi dari satu kondisi ke kondisi lainnya.

Peran ketiga, yaitu sebagai instrumen leverage yang diharapkan mampu menopang masyarakat dan memenangkan kompetisi dibanding negara lain.

“Kebijakan publik yang berkualitas sangat berperan dalam suatu pembangunan,” imbuh Erwan.

Tak lupa, ia mengucapkan selamat kepada LAN yang baru saja meluncurkan rencana untuk melakukan survei IKK.

Sebagai informasi, dalam kesempatan tersebut turut hadir Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Elly Fatimah yang menjelaskan terkait teknis pelaksanaan survei IKK.

Kemudian, hadir pula Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah RB Nasional Eko Prasojo dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad sebagai narasumber.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/19/20144011/lewat-indeks-kualitas-kebijakan-lan-berupaya-tingkatkan-kualitas-kebijakan

Terkini Lainnya

Judi 'Online' Mesti Diperangi Supaya Tak Mengancam 'Indonesia Emas'

Judi "Online" Mesti Diperangi Supaya Tak Mengancam "Indonesia Emas"

Nasional
Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Upaya Perangi Judi 'Online' Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Upaya Perangi Judi "Online" Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Nasional
KPK Diminta Selidiki Pihak yang Bantu Pelarian Harun Masiku

KPK Diminta Selidiki Pihak yang Bantu Pelarian Harun Masiku

Nasional
Pemerintah Diminta Berdayakan Keluarga Cegah Praktik Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Berdayakan Keluarga Cegah Praktik Judi "Online"

Nasional
Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi Online di Kalangan Menengah Atas Capai Rp 40 Miliar

Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi Online di Kalangan Menengah Atas Capai Rp 40 Miliar

Nasional
Wakil Ketua MPR Dapat Laporan Ada Warga Penerima Bansos Main Judi 'Online'

Wakil Ketua MPR Dapat Laporan Ada Warga Penerima Bansos Main Judi "Online"

Nasional
KPK Bantah Administrasi Penyitaan Hp Sekjen PDI-P Hasto Salah

KPK Bantah Administrasi Penyitaan Hp Sekjen PDI-P Hasto Salah

Nasional
Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Nasional
Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Nasional
Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Nasional
Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut 'Klaim' Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut "Klaim" Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Nasional
Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Nasional
Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke