KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

Petrus sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi terkait proyek multiyears peningkatan jalan lingkar pulau bengkalis Tahun Anggaran 2013 – 2015.

Kendati demikian, Petrus tidak dihadirkan dalam konferensi pers penahanan tersebut karena sakit saat dilakukan pemeriksaan.

“Bahwa saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan penanganan medis di Rumah Sakit MMC,” ujar Direktur Penyelidikan KPK, Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

“Tadi pada saat dilakukan pemeriksaan ada keluhan terhadap kondisi badannya atau kondisi medis,” ucap dia.

Setyo mengatakan, nantinya usai perawatan terhadap Petrus selesai dilakukan, KPK akan melakukan penahanan terhadap tersangka.

“Tentunya nanti akan disesuaikan dengan rekomendasi dari pihak medis apakah yang bersangkutan setelah mendapatkan perawatan kemudian dinyatakan sehat dan bisa kembali dilakukan proses selanjutnya oleh penyidik, atau kemudian dilakukan rawat inap,” ucap dia.

“Nanti kalau misalkan ada proses rawat inap, tentunya terhadap tersangka akan dilakukan pembantaran,” kata Setyo.

Adapun untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan Petrus selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan 7 November 2021 di Rutan KPK pada Kavling C1.

“Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari, sebagai salah satu upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19 di dalam lingkungan Rutan KPK,” kata Setyo.

Dalam kasus ini, Petrus selaku Wakil Ketua Dewan Direksi PT PT Wika-Sumindo diduga melakukan peminjaman bendera PT Sumindo untuk bermitra dengan PT Wijaya Karya dengan membentuk Kerja Sama Operasi dengan nama PT Wika-Sumindo untuk mengikuti pelelangan.

Kemudian, perusahaannya ditetapkan sebagai pemenang lelang atas pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years) Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015.

Adapun tindakan Petrus meminjam bendera PT Sumindo tersebut dikarenakan salah satu perusahaan yang diusulkan olehnya dilakukan black list oleh Pemkab Bengkalis.

Agar bisa mengikuti proses lelang, Petrus diduga memanipulasi berbagai dokumen persyaratan lelang sedemikian rupa.

Setelah proyek pekerjaan dimenangkan, Petrus dalam pelaksaanaan pekerjaan diduga tidak melakukan evaluasi pelaksanaan proyek baik dari sisi mutu pekerjaan maupun volume item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan.

Kemudian, ada persetujuaan pengeluaran uang proyek yang dilakukan Petrus yang selanjutnya diberikan di antaranya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bagian keuangan Dinas PU Kab. Bengkalis untuk pengurusan termin pembayaran maupun untuk keperluan lainnya.

Akibat perbuatannya Petrus diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp 126 miliar dari harga dasar proyek sebesar Rp 359 Miliar.