Ini 7 Aksi Marah-marah Risma di Depan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain dikenal karena prestasi kerjanya, Menteri Sosial Tri Rismaharini juga dikenal masyarakat sebagai pejabat yang gemar marah-marah di depan publik. 

Ya, Risma memang diketahui beberapa kali menunjukkan kemarahannya di depan publik. Gaya marah-marahnya itu pun kemudian telah identik dengan diri Risma.

Hal itu telah berlangsung lama sejak ia masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya dan terus melekat hingga kini ia menjabat sebagai Menteri Sosial.

Di bawah ini Kompas.com rangkum sejumlah aksi marah-marah Risma di depan publik di sejumlah daerah.

Lombok Timur (2021)

Terbaru, Risma marah-marah saat melakukan kunjungan kerja di Lombok Timur, NTB, pada Rabu 13 Oktober 2021.

Aksi marah-marah Risma itu pun terekam kamera masyarakat, dan kemudian videonya tersebar luas di media sosial.

Dalam video tersebut, Risma tampak berdebat dengan mahasiswa yang belakangan diketahui bernama diketahui bernama Rohman Rofiqi yang menempuh pendidikan di Universitas Gunung Rinjani.

Mahasiswa tersebut memprotes Risma yang melakukan kunjungan ke salah satu oknum supplier penyedia Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lombok Timur.

Menteri Risma kemudian mengaku tidak tahu menahu terkait hal tersebut.

"Kamu jangan fitnah aku ya. Sebentar dengerin, kalau kamu berhak ngomong, aku juga berhak ngomong," kata Risma kepada mahasiswa.

"Bukan fitnah, Bu. Tidak fitnah," jawab mahasiswa.

Beberapa petugas kepolisian dan Satpol PP ikut berusaha melerai mahasiswa.

Risma kemudian meminta para mahasiswa untuk membuka dan menyerahkan data terkait protes mereka.

"Kalau nggak niat baik saya, ngapain saya ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak tahu ini supplier atau tidak, saya menteri, tidak ngurusi ini. Yang ketiga, kalau Anda mau memperjuangkan silakan, data tak terima sekarang, tak tunggu," kata Risma.

Tantangan Risma untuk menunjukkan data tersebut disanggupi oleh mahasiswa yang unjuk rasa.

Gorontalo (2021)

Dua pekan sebelumnya, Risma juga diketahui marah-marah saat melakukan kunjungan kerja  di Gorontalo pada 30 September 2021.

Risma naik pitam lantaran salah satu pendamping PKH menjelaskan ada warganya yang terdata tapi saldonya tidak pernah lagi terisi. Saat itu, Risma marah-marah sambil menunjuk-nunjuk seorang pendamping PKH.

Sikap emosional Risma yang menuding warga Gorontalo itu pun menyinggung perasaan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Rusli memahami alasan Risma marah, tetapi ia tidak setuju cara Mensos merespons laporan dari PKH itu.

Rusli menilai sikap Menteri Sosial ini tidak patut dilakukan. Selain seorang ibu, Risma berpangkat menteri telah memberi contoh buruk bagaimana seorang pejabat negara bersikap.

Bandung (2021)

Risma pernah naik pitam dan memarahi seluruh pegawai Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wyata Guna Bandung pada 13 Juli 2021.

Saat itu, kemarahan Risma meluapusai meninjau kesiapan dapur umum yang sengaja dibuat Kementerian Sosial untuk memasok telur matang kepada masyarakat, tenaga kesehatan, petugas pengamanan, dalam kegiatan PPKM Darurat.

Selain karena kekurangan peralatan memasak, Risma juga marah karena dapur umum yang sudah dibuat kekurangan personel.

Sementara banyak pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna Bandung yang masih berada di dalam kantor, tidak ikut membantu operasional di dapur umum.

Setelah seluruh pegawai Balai Wyata Guna dikumpulkan di lapangan, Risma langsung meluapkan kemarahannya.

"Tolong ya, teman teman, saat ini kondisinya dan situasinya kritis. Ini Kementerian Sosial jangan misah-misahkan diri. Ini malah tidak ada yang nongol," kata Risma dengan nada tinggi.

Risma bahkan mengancam akan memindahkan seluruh PNS Kementerian Sosial yang menjadi pegawai Balai Disabilitas Wyata Guna ke Papua jika masih tidak mau membantu operasional dapur umum.

"Saya tidak mau lihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua. Saya enggak bisa pecat orang kalau enggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua. Jadi tolong yang peka," ujar dia.

Tuban, Jawa Timur (2021)

Risma juga marah besar saat blusukan ke penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako di Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Sabtu (24/7/2021).

Hal itu lantaran adanya pengakuan warga setempat, Kastini (57) yang mengaku hanya menerima bantuan sosial dua bulan yaitu pada Juli dan Agustus.

Padahal Kemensos telah mengucurkan dana program sembako untuk tiga bulan yakni Juli, Agustus dan September yang masing-masing per bulannya senilai Rp 200 ribu dengan rincian Rp 165 ribu untuk 15 kg beras, Rp 26 ribu untuk telur dan Rp 9 ribu untuk tempe.

Risma yang didampingi Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dan Kepala Dinas Sosial Tuban Eko Julianto langsung mempertanyakan kemana uang program sembako yang satu bulan belum dibagikan kepada warga.

"Ini baru dua bulan yang diberikan, yang satu bulan ke mana, mestinya dicairkan sekaligus," ujar Risma.

Saat itu, Risma pun kemudian mengancam akan membongkar kasus tersebut.

"Ini saya bongkar, kalau satu bulan penerima Rp 200 ribu per bulan, jika dikalikan 80 ribu KPM berapa itu, berapa bunganya, ke mana uangnya. Saya kira lembaga hukum tahu ini," kata Risma.

Surabaya (2020)

Ketika awal-awal pandemi Covid-19 merebak, Risma pernah naik pitam saat mengetahui dua mobil PCR dari BNPB yang sedianya diperbantukan khusus untuk Kota Surabaya, ternyata dialihkan ke daerah lain oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur.

Padahal, seperti diberitakan Kompas.com, 29 Mei 2020, Risma mengaku bahwa ia secara langsung telah berkoordinasi dan menghubungi berbagai pihak yang telah dimintai bantuan untuk mendatangkan mobil laboratorium tersebut.

Risma sudah melaporkan kejadian tersebut ke Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Risma tak dapat menyembunyikan kegeramannya setelah tahu mobil PCR itu dibawa ke daerah lain di Jatim.

Dalam kesempatan itu, Risma tampak menelepon salah seseorang pejabat Pemprov Jatim sambil marah-marah. Ia ingin memastikan langsung mengenai kabar mobil laboratorium yang dialihkan ke daerah lain di Jatim tersebut.

Di ujung telepon, suara Risma terdengar meninggi. Ia tidak terima karena bantuan mobil laboratorium dialihkan untuk daerah lain.

"Saya dapat (chat) WhatsApp Pak Doni Monardo kalau (mobil laboratorium) itu untuk Surabaya. Apa-apaan ini, kalau mau boikot jangan gitu caranya. Saya akan ngomong ini ke semua orang," kata Risma dengan nada tinggi.

"Pak, saya enggak terima loh pak, betul saya enggak terima," ujar Risma di ujung telepon.

Surabaya (2016)

Pada September 2016, Risma pernah mengamuk di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya. Diberitakan Kompas.com, 20 September 2016, Risma marah besar karena melihat pelayanan pembuatan KTP elektronik (e-KTP) terkesan lamban yang mengakibatkan antrean warga menumpuk.

Selain itu, Risma juga melihat warga harus bolak-balik mengurus KTP. Risma saat itu sedang bekeliling ke berbagai sudut kota Surabaya untuk melihat keadaan warga dan memantau pelayanan anak buahnya kepada warga.

Di sela pemantauan itu, Risma pun mengecek pelayanan pengurusan e-KTP di Disdukcapil Surabaya. Dia kemudian memeriksa komputer pembuatan e-KTP yang tampaknya bermasalah.

Namun di saat ada masalah itu, Risma melihat para pegawainya malah terlihat diam. Risma pun marah besar dan memanggil kepala Disdukcapil untuk menanyakan pejabat teknologi informasi atau IT.

"Panggil ahli IT. Masa kerja pakai software begini, enggak profesional. Kamu ngerti enggak," bentak Risma.

Di hadapan anak buahnya, Risma menyebutkan bahwa dengan pelayanan seperti ini berarti mereka telah berbuat dosa kepada rakyat.

Warga dibiarkan bolak-balik mengurus e-KTP, padahal pembuatannya sudah memakai teknologi yang semestinya efisien dan cepat.

"Kalau ada bapak-bapak wira-wiri di jalan urus KTP, terus (alami) kecelakaan, kamu berdosa," kata Risma sambil tangannya menunjuk anak buahnya.

Dimarahi Risma, kepala Disdukcapil dan para stafnya hanya menunduk. Risma pun meminta mereka untuk memperbaiki pelayanan kepada warga.

Taman Bungkul Surabaya (2014)

Risma pernah mengamuk dan membubarkan acara bagi-bagi es krim gratis di Taman Bungkul Surabaya, pada 11 Mei 2014.

Saat itu, Risma geram karena pembagian es krim itu tidak beraturan sehingga merusak banyak tanaman di Taman Bungkul.

Bahkan, wali kota perempuan pertama di Surabaya itu mengancam akan melaporkan perusahaan es krim penyelenggara acara tersebut ke polisi dengan tuduhan perusakan.

"Ibu wali kota sempat marah dan mendatangi panitia di lokasi acara, lalu memerintahkan Dinas Pertamanan untuk membubarkan acara itu," kata Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhammad Fikser.

Fikser juga menegaskan bahwa acara bagi-bagi es krim merek Wall's oleh PT Unilever Indonesia itu tanpa izin dari Pemkot Surabaya.

"Kami tidak merasa mengeluarkan izin untuk acara bagi-bagi es krim di Taman Bungkul," katanya.

Informasi yang dihimpun, acara tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas di kawasan Jalan Darmo Surabaya karena banyaknya warga yang mengantre dan berebut es krim gratis.