Salin Artikel

Partai Buruh Dinilai Tidak Akan Bertahan Lama, jika Hanya Mengandalkan Pemilih Buruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh dinilai tidak akan bertahan lama jika mengandalkan segmentasi pemilih buruh.

Menurut pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno, para buruh diketahui sudah tergabung dengan organisasi masing-masing.

“Buruh itu serikatnya banyak, tidak hanya KSPI, dan mereka ini terpecah-pecah dalam berbagai mazhab dan kepentingan politik yang berbeda-beda,” terang Adi dihubungi Kompas.com, Selasa (5/10/2021).

Diketahui Partai Buruh telah memilih presidennya yaitu Said Iqbal.

Said juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Selain itu, Adi juga menyarankan agar Partai Buruh tidak menyederhanakan konstituen dari golongan buruh.

Sebab, para buruh secara individual juga telah terafiliasi dengan berbagai partai politik.

“Jadi jangan men-simplifikasi seakan-akan buruh ini bebas nilai, enggak punya partai,” ungkap dia.

“Banyak dari buruh ini merupakan pemilih PDI-P, Golkar, Nasdem, Demokrat hingga PKS itu mereka juga pilih,” sambung dia.

Selain itu Adi juga menerangkan bahwa perjalanan Partai Buruh untuk bisa terlibat dalam kontestasi pemilu 2024 cukup berat.

Adi menjelaskan Partai Buruh harus lolos verifikasi faktual dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Karena parpol calon kontestan pemilu itu berkas administratifnya harus lengkap, dan ini proses yang tidak mudah,” ucapnya.

Setidaknya, lanjut Adi, untuk bisa lolos verifikasi faktual KPU, Partai Buruh harus memiliki 30 persen kader perempuan.

Kemudian, partai ini juga mesti memiliki pengurus di daerah yang menjangkau 75 persen wilayah kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia.

“Itu tidak mudah untuk ukuran partai baru, sebagai contoh partainya Rhoma Irama, itu tidak lolos verifikasi faktual KPU saat itu,” imbuh dia.

Menilik kebelakang, Partai Idaman yang didirikan Rhoma Irama tak lolos verifikasi faktual KPU tahun 2018.

Sehingga partai tersebut tak bisa mengikuti kontestasi pemilu 2019.

Rhoma Irama dan jajaran pengurus Partai Idaman sempat menuding KPU melakukan kecurangan karena justru meloloskan parpol lain yang tidak memiliki kelengkapan dokumen.

Adapun berdirinya Partai Buruh menurut Said Iqbal termotivasi dari kekalahan para buruh dalam menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

Said mengungkapkan, Partai Buruh ingin memperjuangkan suara kaum buruh di parlemen.

Sehingga perjuangan itu tidak lagi dilakukan di jalanan melalui demonstrasi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/05/17012301/partai-buruh-dinilai-tidak-akan-bertahan-lama-jika-hanya-mengandalkan

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke