Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Dalami Pengusulan Nama untuk Jadi Kades

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin yang merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Nasdem.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan terkait tahap pengusulan nama untuk mengisi jabatan kepala desa (kades).

“Dan dugaan adanya pemberian uang untuk mendapatkan persetujuan dari tersangka PTS (Puput Tantriana Sari) melalui tersangka HA (Hasan Aminuddin),” ujar Ali, melalui keterangan tertulis, Kamis (9/9/2021).

Lima tersangka yang telah diperiksa KPK yakni Mawardi, Ali Wafa, Mashudi, Mohammad Bambang dan Jaelani.

Terkait perkara ini, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di Kabupaten Probolinggo, Senin (30/8/2021).

Dalam OTT tersebut, KPK menangkap Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin bersama Camat Krejengan Doddy Kurniawan, Kepala Desa Karangren Sumarto, dan Camat Kraksaan Ponirin.

Kemudian, Camat Banyuayar Imam Syafi’i, Camat Paiton Muhamad Ridwan, Camat Gading Hary Tjahjono, serta dua orang Ajudan bernama Pitra Jaya Kusuma dan Faisal Rahman.

KPK mengamankan barang bukti berbagai dokumen dan uang sejumlah Rp 362,5 juta.

KPK telah menetapkan Puput Tantriana Sari, Hasan Aminudin, Doddy Kurniawan, dan Muhamad Ridwan sebagai tersangka penerima suap.

Selanjutnya, 18 aparatur sipil negara (ASN) sebagai tersangka pemberi suap, yakni Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im dan Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin.

Para tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.