Salin Artikel

Bertemu Jokowi, Aprindo Minta Relaksasi Pengembangan Swalayan

Hal itu disampaikan Ketua Aprindo Roy Mandey saat bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (8/9/2021).

"Dalam kaitan operasional pasar swalayan atau ritel modern kami berharap adanya relaksasi terhadap berbagai peraturan yang saat ini masih menjadi kendala," kata Roy usai bertemu Jokowi.

"Di antaranya kami sampaikan kepada presiden bahwa untuk pengembangan ritel modern atau pasar swalayan saat ini ada peraturan yang mengatur harus dengan waralaba," kata dia. 

Padahal, kata Roy, sistem waralaba atau franchise bukan merupakan pilihan investasi yang strategis pada masa pandemi Covid-19 ini, khususnya untuk waralaba yang bernilai signifikan seperti supermarket dan hipermarket atau departement store lainnya.

"Sangat sulit untuk mencari pewaralaba-nya. Artinya kalau kita harus memakai waralaba maka kita tidak bisa ekspansi, kita tidak bisa investasi," kata dua.

Bahkan, menurut Roy, sistem perizinan berbasis risiko yang telah diresmikan penggunaannya oleh pemerintah juga tidak bisa menjadi solusi.

"Itu akan mengunci kami ketika kita mengajukan perizinan atau pengembangan usaha, pengembangan gerai harus dengan waralaba nah ini kita minta direlaksasi," kata dia. 

Selain itu, Aprindo menyampaikan keinginan agar sektor perdagangan ekonomi eceran atau ritel modern pasar swalayan dapat dijadikan sektor prioritas.

Sebab, hingga hari ritel modern harus terus beroperasi saat pembatasan di masa pandemi.

"Kami belum dapat kesempatan restrukturisasi kredit kemudian juga stimulus dan lain sebagainya karena kita bukan sektor prioritas," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/08/17121921/bertemu-jokowi-aprindo-minta-relaksasi-pengembangan-swalayan

Terkini Lainnya

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke