Kehormatan DPR di Ujung Tanduk, MKD Diminta Tindak Lanjuti Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan, tindak lanjut diperlukan untuk menjaga kehormatan parlemen.

"Semakin lama MKD bergerak, maka pertaruhan kehormatan lembaga menjadi tanggung jawab MKD. Semakin lama MKD bekerja, kehormatan DPR sedang di ujung tanduk," ujar Lucius kepada Kompas.com, Minggu (5/9/2021).

Menurut Lucius, kerja MKD bukan sekadar "mengadili" sesama rekan anggota saja. Lebih dari itu, kerja-kerja MKD sesungguhnya menjadi jantung kehormatan lembaga parlemen.

Jika MKD mandul, ujar dia, kehormatan DPR terancam rusak.

"MKD harus berpikir untuk kepentingan lebih besar yakni kehormatan lembaga, bukan sekadar nasib seseorang wakil ketua DPR yang mungkin saja berteman baik," ucap Lucius.

Adapun laporan Azis ke MKD dilayangkan oleh Wakil Ketua Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), Kurniawan Adi Nugroho, pada Senin (26/4/2021).

Selain itu, nama Azis juga muncul dalam dakwaan terhadap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju terkait perkara suap Wali Kota Tanjungbalai.

"Sejak laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik AS (Azis Syamsuddin) dinyatakan memenuhi syarat, tidak terlihat gerak-gerik MKD menindaklanjuti laporan itu sesuai dengan Tata Beracara MKD," kata Lucius.

"Kalau mau dibilang, MKD periode ini menjadi satu AKD (alat kelengkapan dewan) yang nyaris enggak ada kerjaan. Jangankan bicara hasil, kerja saja enggak jelas," ucap dia.

Terkait dugaan keterlibatan Azis dalam surat dakwaan Stepanus Robin, menurut Lucius, hal itu tidak bisa dibiarkan oleh MKD.

Dengan adanya perkembangan dalam dakwaan itu, ucap dia, masyarakat menjadi makin yakin soal dugaan keterlibatan politisi partai Golkar tersebut.

"Surat Dakwaan jelas bukan dokumen fiksi yang hanya menggunakan nama tokoh yang kebetulan bernama Azis. Itu pasti keterangan resmi dengan bukti yang bisa disodorkan kejaksaan," tutur Lucius.

Sebelumnya diberitakan, MKD tidak akan menangani laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Azis Syamsuddin sebelum ada putusan pengadilan.

Wakil Ketua MKD Habiburokhman mengatakan, penanganan laporan dugaan pelanggaran etik tidak boleh memengaruhi proses hukum.

"Kasus ini adalah dugaan pelanggaran hukum sekaligus etik. Kami tidak boleh memengaruhi proses hukum dengan membuat putusan yang prematur," ujar Habiburokhman, kepada Kompas.com, Minggu (5/9/2021).

Adapun, Azis bersama kader Partai Golkar, Aliza Gunado, diduga memberikan suap sebesar Rp 3,099 miliar serta 36.000 dollar AS atau sekitar Rp 512 juta kepada Stepanus Robin dan pengacara Maskur Husain.

Dugaaan itu tertuang dalam petikan dakwaan perkara suap Stepanus yang tercantum dalam situs Sistem Informasi Penularan Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar terdakwa dan Maskur Husain membantu mereka terkait kasus/perkara di KPK, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme,” seperti ditulis dalam dakwaan di SIPP PN Jakarta Pusat, dikutip dari Kompas.id.

Dalam petikan dakwaan itu disebutkan bahwa secara total Stepanus bersama Maskur diduga menerima Rp 11.025.077.000 dan 36.000 dollar AS.

Keterlibatan Azis dalam kasus ini pertama kali diungkapkan Ketua KPK Firli Bahuri saat mengumumkan penetapan Stepanus sebagai tersangka.

Azis disebut memperkenalkan Stepanus kepada M Syahrial dan mempertemukan mereka di rumah dinas Azis di kawasan Jakarta Selatan pada Oktober 2020.

"Dalam pertemuan tersebut, AZ (Azis Syamsuddin) memperkenalkan SRP (Stepanus Robin Patujju) dengan MS (M Syahrial) karena diduga MS (M Syahrial) memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK," ucap Firli.

Dalam pertemuan itu, Syahrial meminta agar Robin dapat membantu supaya kasus yang menjeratnya tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Azis pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus ini tetapi ia enggan memberi keterangan kepada awak media.