Pembahasan RUU PDP Macet, Anggota Komisi I: Menkominfo Belum Mau Bergerak

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta mengatakan pembahasan terkait Rancangan Undnag-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) masih belum menemukan titik terang.

Sukamta menyebut pembahasan masih macet karena Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate belum mau bergerak.

“Masih macet, belum kemana-mana. Menkominfo masih belum mau bergerak,” kata Sukamta kepada Kompas.com, Rabu (1/9/2021).

Sukamta menyebut, salah satu kendala dalam pembahasan RUU PDP mengenai otoritas pengawas dari lembaga pengawas data pribadi.

“(Kendala) terkait dengan Lembaga Pengawas ODP,” ucap Sukamta.

Padahal, Sukamta menegaskan, saat ini banyak kejadian kebocoran data kementerian, namun pengawasan hanya dilakukan oleh Kementerian Kominfo.

Ia pun mendesak pembahasan RUU PDP segera dilanjutkan karena kebutuhan UU PDP sudah semakin darurat.

“Kebutuhan UU PDP ini sudah darurat. Semoga Kemenkominfo tergerak dengan kebocoran data yang terus terjadi tanpa ada kejelasan pengaturannya,” ujanya.

Lebih lanjut, saat ini pihak Komisi I DPR RI masih menunggu kelanjutan dari Kominfo untuk melakukan pembahasan lanjutan terhadap RUU PDP.

“Belum (terjadwal rapat terkait RUU PDP). Kita tunggu Kominfo,” kata dia.

Dikutip dari Tribunnews.com, rapat konsinyering pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) antara Komisi I DPR dan pemerintah tidak mencapai titik temu terkait kelembagaan otoritas pengawas data pribadi.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PDP DPR Abdul Kharis Almasyhari pun menilai Panja Pemerintah tidak konsisten dengan kesepakatan awal yang dibuat dengan DPR.

"Konsinyering ditutup dengan tidak tercapainya titik temu antara Panja DPR dan Panja Pemerintah. Panja DPR menilai Panja Pemerintah tidak serius dan tidak konsisten dengan kesepahaman yang sudah disepakati berkaitan dengan kelembagaan," kata Kharis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/7/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Kharis menjelaskan, saat awal pembahasan dalam rapat konsinyering pada Rabu (30/6/2021), Komisi I DPR dan Pemerintah sepakat untuk membentuk lembaga pengawas yang bertanggung jawab langsung kepada persiden.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menyatakan, Panja Komisi I DPR ingin lembaga pengawas tersebut bertanggung jawab langsung kepada presiden agar lebih independen.

Namun, saat masuk tahap pembahasan, Panja Pemerintah justru tidak konsisten dengan mengajukan konsep lembaga yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Ini dibuktikan dengan paparan yang disampaikan oleh Panja Pemerintah tentang kelembagaan, yang mana sangat berbeda dengan yang sebelumnya dipahami bersama," kata Kharis.