Salin Artikel

Kemenag Cairkan Insentif untuk 300.000 Guru Madrasah Non-PNS pada September

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, insentif ini rencananya mulai cair pada September 2021.

"Petunjuk teknis pencairan insentif guru madrasah bukan PNS sedang dalam tahap finalisasi," kata Yaqut dilansir dari laman resmi Kemenag, Senin (30/8/2021).

"Saya minta Ditjen Pendidikan Islam untuk bisa segera melakukan proses pencairan. Targetnya September sudah mulai cair," kata dia.

Yaqut mengatakan, pihaknya mengalokasikan insentif untuk 300.000 guru madrasah bukan PNS dengan anggaran mencapai Rp 647 miliar.

Adapun insentif ini diberikan kepada guru bukan PNS pada raudlatul athfal (RA), madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), dan madrasah aliyah (MA).

Yaqut mengatakan, pemberian insentif ini bertujuan memotivasi guru bukan PNS untuk lebih berkinerja dalam meningkatkan mutu pendidikan.

"Dengan begitu diharapkan terjadi peningkatan kualitas proses belajar-mengajar dan prestasi belajar peserta didik di RA dan Madrasah," uja dia. 

Sementara itu, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag M Ali Ramdhani mengatakan, insentif akan diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria.

Total kuota yang ada, telah dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah guru setiap provinsi dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan kuota terbanyak, karena jumlah guru madrasah bukan PNS juga termasuk paling banyak.

Berikut kriteria yang harus dipenuhi para guru bukan PNS yang ingin mendapat bantuan:

1. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program SIMPATIKA (sistem informasi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan Kementerian Agama)

2. Belum lulus sertifikasi

3. Memiliki nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK)

4. Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama

5. Berstatus sebagai guru tetap madrasah, yaitu guru bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah/pemerintah daerah, kepala madrasah negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.

Selain itu, diprioritaskan bagi guru yang masa pengabdiannya lebih lama dan ini dibuktikan dengan surat keterangan lama mengabdi.

6. Memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV


7. Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya

8. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama.

9. Belum usia pensiun (60 tahun).

10. Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah.

11. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA/Madrasah.

12. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

13. Tunjangan insentif dibayarkan kepada guru yang dinyatakan layak bayar oleh Simpatika dan akan dibuktikan dengan surat keterangan layak bayar.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/30/13272381/kemenag-cairkan-insentif-untuk-300000-guru-madrasah-non-pns-pada-september

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Nasional
AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

Nasional
Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Nasional
Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.