Salin Artikel

IDI Sarankan Pemerintah Vaksinasi 86 Persen Masyarakat untuk Capai Herd Immunity

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto mengungkapkan dua syarat yang harus dipenuhi Indonesia jika ingin mencapai herd immunity atau kekebalan komunal dari program vaksinasi Covid-19.

Keduanya itu adalah tingkat efikasi vaksin dan jumlah penduduk yang sudah divaksinasi dosis lengkap.

"Untuk mencapai herd immunity dengan vaksin, itu dipengaruhi oleh satu efikasi vaksin, dan kedua adalah jumlah penduduk yang sudah divaksin lengkap. Jadi dua ini menentukan terjadinya herd immunity," kata Slamet dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Rabu (25/8/2021).

Kemudian, Slamet menjelaskan jurnal internasional mengenai syarat tercapainya herd immunity.

Ia mengatakan, perlu dilakukan analisa yang mendalam dalam menentukan jumlah penduduk yang divaksin berdasarkan tingkat efikasi vaksin.

"Ini adalah jurnal yang dikeluarkan Australia bahwa dengan vaksin efikasinya 95 persen, itu untuk mencapai herd immunity itu minimal adalah 63 persen. Kalau efikasi vaksinnya 90 persen, minimal adalah 66 persen. Kalau 80 persen efikasinya, maka minimal herd immunitynya 75 persen populasi harus tervaksin," jelasnya.

Begitu juga, lanjut dia, apabila tingkat efikasi yang dimiliki satu vaksin adalah 70 persen, maka sebanyak 86 persen populasi harus sudah divaksinasi.

Kemudian, apabila tingkat efikasi vaksin itu hanya 50 persen, menurut dia, herd immunity tidak akan bisa terjadi.

Slamet mengatakan, saat ini mayoritas masyarakat di Indonesia telah divaksinasi oleh vaksin Sinovac.

Adapun efikasi vaksin Sinovac di Indonesia, kata dia, mencapai 70 persen. Maka, menurut Slamet, pemerintah perlu melakukan vaksinasi dosis lengkap hingga 86 persen populasi.

Hal tersebut, menurutnya, perlu dilakukan jika Indonesia ingin mencapai herd immunity.

"Target kita kan 208 juta orang divaksin, jadi ada mungkin planing kedua apabila dalam sampai 208 juta ini tidak terjadi herd immunity, berarti kan diperluas. Artinya, ketersediaan vaksin juga harus diperbanyak. Sementara kita vaksin Sinovac adalah 70 persen efikasinya, berarti 86 persen jumlah penduduk harus dilakukan vaksinasi," jelas dia.

Slamet melanjutkan, IDI juga mengapresiasi kecepatan pemerintah dalam program vaksinasi Covid-19 satu minggu terakhir.

Ia mengungkapkan, Indonesia saat ini mampu melakukan vaksinasi dosis kedua sekitar 597.774 per harinya.

"Kalau ini andaikan saja 600.000 per hari, maka butuh 7-8 bulan untuk terjadi herd immunity. Perlu kami sampaikan bapak ibu bahwa vaksin ini dalam waktu 6-12 bulan harus dilakukan booster, sehingga ini harus diantisipasi apabila kecepatan vaksin ini enggak tercapai. Tapi seminggu ini kalau dilihat, Insya Allah di akhir tahun bisa tercapai. Dan itu sebuah apresiasi untuk Kementerian Kesehatan," tutur Slamet.

Kendati demikian, ia mengusulkan adanya vaksin booster atau tambahan, apabila herd immunity tersebut tidak tercapai pada akhir tahun.

Adapun vaksin booster itu diusulkannya dilakukan pada Januari, Februari, Maret dan April. Hal ini perlu dilakukan karena menurutnya, antibodi yang terbentuk akibat vaksin diperkirakan sudah menurun.

"Kami usulkan juga ada skenario kedua, apabila hal itu tidak tercapai, sehingga pada Januari, Februari, Maret, April itu perlu dilakukan booster," imbuh Slamet.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/25/14133841/idi-sarankan-pemerintah-vaksinasi-86-persen-masyarakat-untuk-capai-herd

Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke