Salin Artikel

Warga Dinilai Punya Hak Menduga dan Melaporkan Konflik Kepentingan Pejabat

Menurutnya, hal ini tertuang dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

"Saya menafsirkan ada dua hak yang melekat pada masyarakat. Yaitu hak menduga dan hak melaporkan. Kita menduga itu hak yang dijamin undang-undang, soal melaporkan atau tidak itu soal lain," kata Wicaksana dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW), Minggu (15/8/2021).

Pasal 44 ayat (1) berbunyi, "Warga berhak melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan konflik kepentingan pejabat pemerintah dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan".

Kemudian, Pasal 44 ayat (2) menyatakan, "Laporan atau keterangan disampaikan kepada atasan pejabat dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait".

Wicaksana lantas menyinggung soal hasil penelitian ICW tentang sejumlah elite politik Tanah Air yang diduga dekat dengan produsen Ivermectin, PT Harsen Laboratories.

ICW menduga Kepala Staf Presiden Moeldoko terlibat dalam konflik kepentingan soal produksi Ivermectin. Menurut ICW, kedekatan itu terjalin melalui putri Moeldoko yang bernama Joanina Novinda Rachma.

Berdasarkan penelusuran ICW, Wakil Presiden PT Harsen Laboratories Sofia Koswara memiliki keterkaitan dengan PT Noorpay Perkasa sebagai direktur dan pemilik saham. Joanina, putri Moeldoko, merupakan salah satu pemilik saham PT Noorpay Perkasa.

Moeldoko pun menantang ICW membuktikan tuduhan itu. Moeldoko telah dua kali melayangkan somasi terhadap ICW terkait perkara obat Ivermectin tersebut.

Menurut Wicaksana, sikap Moeldoko sebagai pejabat negara tidak elok. Sebab, ICW hanya menggunakan hak-nya sebagai bagian dari masyarakat sipil.

"Somasi ini buat saya tidak elok dalam konteks kita berdemokrasi," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/15/19431621/warga-dinilai-punya-hak-menduga-dan-melaporkan-konflik-kepentingan-pejabat

Terkini Lainnya

Ditanya soal Pilkada Jateng, Puan: Pacul Bisa, Ahmad Luthfi Mungkin

Ditanya soal Pilkada Jateng, Puan: Pacul Bisa, Ahmad Luthfi Mungkin

Nasional
25 Kandidat Bupati-Wali Kota Nonpartai Gugur Pencalonan

25 Kandidat Bupati-Wali Kota Nonpartai Gugur Pencalonan

Nasional
Tawarkan Zita Anjani sebagai Cawagub Kaesang, PAN Mengaku Sadar Diri

Tawarkan Zita Anjani sebagai Cawagub Kaesang, PAN Mengaku Sadar Diri

Nasional
Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke