Terkait Kepemilikan Rumah di Menteng, Djan Faridz Gugat Kantor Pertanahan

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perdata (SIPP) PTUN Jakarta, Selasa (10/8/2021), gugatan itu dilayangkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat.

Adapun gugatan didaftarkan pada 3 Agustus 2021 dengan Nomor 185/G/TF/2021/PTUN.JKT.

Dalam gugatan itu, Djan Faridz mengatakan bahwa tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat telah bertindak sewenang-wenang dan melanggar hukum karena menolak permohonan hak kepemilikan tanah atas lahan dan bangunan di Jalan Diponegoro Nomor 43, Menteng, Jakarta Pusat.

Permohonan hak kepemilikan tanah itu diajukan Djan pada 7 Juli 2021.

Dalam gugatannya, Djan juga meminta agar Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat segera memberikan hak kepemilikan tanah atas obyek tanah dan bangunan tersebut.

Berikut isi lengkap gugatan Djan Faridz:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad) karena telah menolak permohonan hak kepemilikan tanah atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 43, RT 015/RW 05, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tertanggal 7 Juli 2021.

3. Menyatakan hukumnya bahwa penggugat sebagai pihak yang beriktikad baik dalam menguasai dan menempati obyek tanah dan bangunan yang terletak Jalan Diponegoro Nomor 43, RT 015/RW 05, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

4. Menyatakan hukumnya bahwa penggugat berhak diprioritaskan untuk diberikan hak kepemilikan tanah atas obyek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 43, RT 015/RW 05, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

5. Mewajibkan tergugat untuk memproses permohonan atas hak kepemilikan tanah penggugat dan menerbitkan hak kepemilikan atas obyek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 43, RT 015/RW 05, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Hingga berita ini ditayangkan, baik Djan Faridz serta pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak menjawab konfirmasi Kompas.com. Demikian juga dengan pihak PTUN Jakarta.