Moeldoko: Ada 1.191 Aduan Kasus Konflik Agraria, 251 di Antaranya soal Hutan

Dari keseluruhan jumlah tersebut, KSP menargetkan penyelesaian 137 konflik pada tahun ini.

"Tahun ini kita targetkan penyelesaian 137 dari total 1.191 pengaduan kasus konflik agraria yang masuk ke istana. Bayangkan itu. Cukup banyak ya," ujar Moeldoko dalam Webinar Pengukuhan Kawasan Tahunan Legal dan Legitimate yang ditayangkan kanal YouTube StranasPK Official, Rabu (28/7/2021).

Dia melanjutkan, sebanyak 251 dari 1.191 kasus di atas berada dalam kawasan hutan.

Kemudian, salah satu masalah utamanya adalah tahapan pengukuhan kawasan hutan.

"Yakni lamanya proses tata batas dan inventarisasi yang menjadi dasar utama penetapan SK perubahan batas kawasan hutan untuk penyelesaian konflik," lanjut Moeldoko.

Dia mengungkapkan, atas perintah Presiden Joko Widodo KSP telah mengirimkan surat kepada panglima TNI dan kapolri agar melakukan penanganan di daerah-daerah yang menjadi prioritas.

Selain itu, KSP meminta agar adanya konflik di daerah-daerah tersebut dihindari.

"Dan kita langsung menunjukkan titik-titiknya itu," tutur Moeldoko.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, penyelesaian konflik agraria merupakan salah satu persoalan yang menjadi fokus presiden.

Pada November dan Desember 2020 presiden secara khusus mengadakan 4 kali rapat internal untuk mendorong percepatan penyelesaian konflik agraria.

"Termasuk penuntasan kasus-kasus yang berada di kawasan hutan. Tindak lanjutnya tahun ini KSP bersama Menteri ATN-BPR Menteri LHK, TNI, Polri dan kementerian/lembaga terkait berkolaborasi dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan," jelas Moeldoko.

"Kita bersama-sama untuk mempercepat penyelesaian berbagai konflik yang kita hadapi," tambahnya.