Salin Artikel

Kasus Kekerasan Saat Penertiban PPKM Darurat Harus Jadi Pelajaran bagi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus kekerasan saat penertiban pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat harus menjadi pelajaran bagi pemerintah, khususnya Menteri Dalam Negari Tito Karnavian.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan, munculnya sikap arogan anggota Satpol PP di Gowa, Sulawesi Selatan, menunjukkan persiapan PPKM Darurat yang belum matang.

"Padahal, masyarakat sudah merasakan dampaknya. Ini harus jadi pelajaran mahal para menteri, khususnya Mendagri," kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/7/2021).

Setelah peristiwa itu, Mendagri menerbitkan surat edaran yang meminta Satpol PP mengedepankan sikap humanis, santun, manusiawi dan tidak berlebihan.

Namun, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai upaya tersebut terlambat.

"Kemendagri baru membuat edaran untuk Satpol PP. Padahal PPKM daruratnya sudah mau habis. Ini artinya tidak sedia payung sebelum hujan," kata Mardani.

Mardani berpandangan, seharusnya surat edaran tersebut sudah disampaikan sebelum pelaksanaan PPKM darurat.

Dengan demikian, gesekan antara masyarakat dan aparat dapat diantisipasi.

"Mestinya, dalam surat edaran pertama sudah diantisipasi kondisi ini. Pemberian otoritas atau peluang bagi Satpol PP untuk terlibat dalam penegakan PPKM mestinya sudah diprediksi," tutur dia.

Di sisi lain, Mardani meminta Kemendagri tidak menyalahkan aparat di lapangan.

Sebab, menurut Mardani, Kemendagri justru terlambat menginstruksikan atau menginformasikan soal aturan penertiban selama PPKM darurat kepada aparat di lapangan.

"Jangan salahkan anak buah, semua perlu persiapan dan manajemen yang baik. Pemimpin yang salah," kritik Mardani.

Adapun peristiwa kekerasan oleh anggota Satpol PP di Gowa, Sulawesi Selatan terjadi pada Rabu (14/7/2021).

Masyarakat mengecam tindakan anggota Satpol PP memukul pemilik sebuah kafe saat penertiban PPKM darurat.

Anggota Satpol PP itu pun ditetapkan sebagai tersangka setelah gelar perkara di Mapolres Gowa.

Presiden Joko Widodo menyebut peristiwa itu memanaskan situasi di tengah masyarakat yang sedang menjalani PPKM darurat.

"Saya kira peristiwa-peristiwa yang ada di Sulawesi Selatan misalnya, Satpol PP memukul pemilik warung, apalagi ibu-ibu. Ini untuk rakyat menjadi memanaskan suasana," ujarnya dalam pengangar ratas evaluasi PPKM darurat pada 16 Juli 2021, yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/19/18113291/kasus-kekerasan-saat-penertiban-ppkm-darurat-harus-jadi-pelajaran-bagi

Terkini Lainnya

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke