Salin Artikel

Kasus Kekerasan Saat Penertiban PPKM Darurat Harus Jadi Pelajaran bagi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus kekerasan saat penertiban pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat harus menjadi pelajaran bagi pemerintah, khususnya Menteri Dalam Negari Tito Karnavian.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan, munculnya sikap arogan anggota Satpol PP di Gowa, Sulawesi Selatan, menunjukkan persiapan PPKM Darurat yang belum matang.

"Padahal, masyarakat sudah merasakan dampaknya. Ini harus jadi pelajaran mahal para menteri, khususnya Mendagri," kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/7/2021).

Setelah peristiwa itu, Mendagri menerbitkan surat edaran yang meminta Satpol PP mengedepankan sikap humanis, santun, manusiawi dan tidak berlebihan.

Namun, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai upaya tersebut terlambat.

"Kemendagri baru membuat edaran untuk Satpol PP. Padahal PPKM daruratnya sudah mau habis. Ini artinya tidak sedia payung sebelum hujan," kata Mardani.

Mardani berpandangan, seharusnya surat edaran tersebut sudah disampaikan sebelum pelaksanaan PPKM darurat.

Dengan demikian, gesekan antara masyarakat dan aparat dapat diantisipasi.

"Mestinya, dalam surat edaran pertama sudah diantisipasi kondisi ini. Pemberian otoritas atau peluang bagi Satpol PP untuk terlibat dalam penegakan PPKM mestinya sudah diprediksi," tutur dia.

Di sisi lain, Mardani meminta Kemendagri tidak menyalahkan aparat di lapangan.

Sebab, menurut Mardani, Kemendagri justru terlambat menginstruksikan atau menginformasikan soal aturan penertiban selama PPKM darurat kepada aparat di lapangan.

"Jangan salahkan anak buah, semua perlu persiapan dan manajemen yang baik. Pemimpin yang salah," kritik Mardani.

Adapun peristiwa kekerasan oleh anggota Satpol PP di Gowa, Sulawesi Selatan terjadi pada Rabu (14/7/2021).

Masyarakat mengecam tindakan anggota Satpol PP memukul pemilik sebuah kafe saat penertiban PPKM darurat.

Anggota Satpol PP itu pun ditetapkan sebagai tersangka setelah gelar perkara di Mapolres Gowa.

Presiden Joko Widodo menyebut peristiwa itu memanaskan situasi di tengah masyarakat yang sedang menjalani PPKM darurat.

"Saya kira peristiwa-peristiwa yang ada di Sulawesi Selatan misalnya, Satpol PP memukul pemilik warung, apalagi ibu-ibu. Ini untuk rakyat menjadi memanaskan suasana," ujarnya dalam pengangar ratas evaluasi PPKM darurat pada 16 Juli 2021, yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/19/18113291/kasus-kekerasan-saat-penertiban-ppkm-darurat-harus-jadi-pelajaran-bagi

Terkini Lainnya

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke