Citra Positif Kejaksaan Agung 74,2 Persen, MAKI: Semoga Tak Ada Lagi Kasus Pinangki Lain

Menurut dia, perkara korupsi yang melibatkan jaksa Pinangki tersebut menutupi prestasi kejaksaan selama ini.

"Saya berharap betul tidak ada lagi kasus-kasus Pinangki, sehingga tidak menggerus prestasi Kejaksaan Agung," kata Boyamin saat dihubungi, Senin (19/7/2021).

Pernyataan Boyamin ini menanggapi hasil survei nasional Kompas terkini yang menyatakan citra positif kejaksaan tahun 2021 berada di angka 74,2 persen.

Meski tidak mengecewakan, tapi capaian ini berada di bawah lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian sebesar 78,7 persen dan KPK sebesar 76 persen.

Boyamin berpendapat, sebenarnya kejaksaan bisa mendapatkan respons publik yang lebih baik andai saja tidak ada perkara Pinangki.

Ia mengatakan, beberapa prestasi kejaksaan misalnya dalam penanganan kasus korupsi PT Asabri dan Asuransi Jiwasraya.

Menurut dia, penanganan dua kasus korupsi besar itu cukup memperlihatkan kualitas kejaksaan.

"Misal tidak ada kasus Pinangki, saya yakin Kejagung dengan prestasi Jiwasraya dan Asabri dan lain-lain yang belum bisa dilakukan KPK dan kepolisian (bisa lebih baik). Prestasi Kejagung ini hebat," ucapnya.

Jaksa Pinangki terbukti menerima suap, melakukan tindak pidana pencucian uang, dan melakukan permufakatan jahat dalam kasus korupsi pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Pengurusan fatwa itu merupakan upaya agar terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani hukuman dua tahun.

Dalam pengadilan tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memberikan vonis 10 tahun penjara, lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya 4 tahun.

Pinangki kemudian melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis hakim mengabulkan permohonan banding Pinangki dengan memangkas hukuman menjadi 4 tahun penjara.

Setelah putusan banding, kejaksaan memutuskan tidak mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sebab, tuntutan jaksa penuntut umum telah dipenuhi dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.